Gelombang Panas, Banjir, dan Karhutla Ancam Demokrasi: Studi

Penulis : Kennial Laia

Krisis Iklim

Sabtu, 25 April 2026

Editor : Yosep Suprayogi

BETAHITA.ID -  Demokrasi berada di bawah ancaman yang semakin besar akibat krisis iklim. Sebuah analisis baru mendokumentasikan bagaimana pemilu semakin banyak dipengaruhi tidak hanya oleh kekuatan politik tetapi juga oleh banjir, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrem.

Setidaknya 94 pemilu dan referendum di 52 negara telah terganggu oleh dampak perubahan iklim selama dua dekade terakhir, demikian temuan para peneliti.

Ketika risiko semakin meningkat, tekanan terhadap sistem demokrasi yang sudah rapuh – khususnya di Afrika dan Asia – diperkirakan akan meningkat.

Temuan dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance, organisasi antar pemerintah yang bertujuan untuk mendukung demokrasi di seluruh dunia, merupakan analisis global pertama tentang bagaimana bencana alam memengaruhi pemilu.

Ilustrasi gelombang panas ekstrem. Foto: iStock

Pada 2024, bahaya tersebut mengganggu 23 pemilu di 18 negara, termasuk Brasil, Bosnia dan Herzegovina, dan Senegal, baik dengan merusak infrastruktur, memindahkan pemilih, atau mempercepat perubahan pada menit-menit terakhir dalam proses pemilu. 

Sarah Birch, salah satu penulis laporan dan dosen politik di King’s College London mengatakan, waktu pemilu harus diatur untuk menghindari ancaman iklim yang dapat diprediksi, dan ia mencatat bahwa AS masih berniat mengadakan pemilu pada bulan November, selama musim badai.

“Pemilu harus diadakan ketika kemungkinan terjadinya bencana kecil,” katanya, Rabu, 22 April 2026. “Dalam beberapa kasus, badan penyelenggara pemilu juga perlu mempertimbangkan perubahan jadwal pemilu untuk mengurangi kemungkinan gangguan akibat bencana jangka pendek,” ujarnya. 

Temuan ini menyoroti lebih dari 100 krisis terkait iklim, termasuk pemilu di Mozambik tahun 2019, ketika Topan Idai menenggelamkan ribuan rumah, sekolah, jaringan listrik, jalan, serta memaksa masyarakat pindah ke lokasi yang lebih aman. Laporan tersebut menilai perisitwa tersebut “memengaruhi hasil pemilu presiden dan distribusi kursi legislatif dan provinsi”.

Contoh lainnya adalah banjir yang terjadi pada pemilu parlemen Senegal pada November 2024, ketika petugas pemadam kebakaran diminta membantu membawa pemantau pemilu ke tempat pemungutan suara.

Peristiwa serupa terjadi di Indonesia. Pada 2024, 103 tempat pemungutan suara (TPS) terendam banjir di Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, mengalami penundaan karena banjir. Sementara itu di Jakarta, 18 TPS di Sunter Jaya, Jakarta Utara, harus menunda pencoblosan akibat logistik terendam banjir dan wilayah lainnya harus dipindahkan karena genangan air. 

Gelombang panas juga merupakan masalah yang berulang. Analisis tersebut mencatat, setidaknya 10 pemilu sejak 2022 terkena dampak cuaca yang sangat panas. Salah satu contohnya adalah pemilu di Filipina tahun lalu, ketika cuaca sangat panas sehingga beberapa mesin penghitung suara menjadi terlalu panas pada hari pemilu dan mengeluarkan surat suara yang sudah diterima sebelumnya.

Panas merupakan ancaman khusus terhadap pemilu di kota-kota besar di dunia, yang memiliki populasi lebih dari 10 juta jiwa. Kota Lagos di Nigeria kini memiliki hari paling banyak dalam setahun–yakni 89 hari–dengan suhu lokal jauh di atas tingkat sebelum perubahan iklim.

Untuk membantu memitigasi dampak peristiwa iklim ekstrem, laporan ini menganjurkan agar penyelenggara pemilu bekerja sama dengan para ahli meteorologi, badan perlindungan lingkungan, serta lembaga bantuan bencana dan kemanusiaan.

Staf pemilu di Peru, misalnya, telah menerima pelatihan mengenai manajemen risiko bencana untuk membantu mereka merespons gangguan pada hari pemungutan suara. Tahun depan, badan legislatif provinsi Alberta di Kanada akan memindahkan tanggal pemilihan tradisionalnya dari Mei ke Oktober untuk menghindari musim kebakaran hutan.