“Kita sangat prihatin mengenai perampasan tanah yang memicu konflik dilapangan, sampai saat ini belum tersentuh agenda reforma agraria,” kata Dewi melalui keterangan resminya di Jakarta, Jum’at (21/9)

Menurut Dewi, Perpres Reforma Agraria harus segera ditandatangi Presiden, dan sesegera mungkin mengeluarkan keputusan politik, penyelesaian konflik agraria di seluruh wilayah Indonesia. Sekaligus memastikan pendekatan-pendekatan keamanan, yang bersifat mengkriminalkan dan represif kepada masyarakat di wilayah konflik, di desa, kampung, dapat segera dihentikan.

“Kita nantikan realisasi redistribusi tanah atas tanah-tanah terlantar, tanah bekas Hak Guna Usaha yang telah habis masa berlakunya, tanah perkebunan BUMN yang berupa garapan rakyat, perkampungan dan tanah dalam kawasan hutan negara, yang berupa permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial, tanah sawah dan ladang, tambak dan lahan pengembalaan rakyat,” tutupnya.

Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar mengatakan saat ini program Hutan Sosial sudah direalisasikan 1,92 juta hektare untuk 489 ribu kepala keluarga, masyarakat tani sekitar dan dalam hutan termasuk masyarakat adat. Kawasan hutan untuk reforma agraria sudah dilepaskan 997 ribu hektare. Sertifikat juga sebagai basis legal tanah masyarakat sudah diberikan lebih dari 10 juta persil.

“Pemerintah terus mempercepat upaya ini untuk keadilan sosial bagi masyarakat luas,” katanya.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyebut 126 juta bidang yang ada di Indonesia, baru 43,5 juta yang bersetifikat, sehingga masih ada 82,5 juta lahan yang belum bersertifikat. Pemerintah menargetkan tahun ini bisa menyelesaikan 7 juta sertifikat tanah dan pada 2019 bisa menyelesaikan 9 juta sertifikat tanah.

Akhir kata, Presiden Jokowi menegaskan untuk tahun ini menargetkan 3 juta hektare lahan dibagikan ke masyarakat melalui kegiatan perhutanan sosial.