Direktur Jenderal Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani pihaknya telah menyegel konsesi ketiga perusahaan tersebut, bersama dengan 24 perusahaan lain yang terindikasi kuat melakukan pembakaran di konsesinya. Total luas konsesi yang disegel adalah 4.490 hektare di lima provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.  Penyegelan berlangsung  pada periode 3 Agustus-27 Agustus, 2019.

“Kami akan mendalami 27 perusahaan ini dan menyiapkan langkah hukum apa saja, apakah pidana atau perdata,” kata Rasio.

“Kepada 24 perusahaan lain, statusnya bisa naik cepat tergantung teman-teman penyidik. Kami terus bekerja untuk itu. Paling tidak kami sudah punya 27 prioritas dan ada kemungkinan jumlahnya akan meningkat,” tegasnya.

Rasio mengaku, sebelumnya pihaknya telah mengirimkan surat peringatan kepada 210 perusahaan, termasuk 27 perusahaan yang kini konsesinya disegel. Peringatan itu terkait dengan adanya titik-titik api di konsesi perusahaan itu. Sebagian besar merupakan perusahaan perkebunan sawit, serta konsesi hutan tanaman industri, tambang, dan migas. Salah satunya adalah PT Riau Andalan Pulp & Paper (PT RAPP), raksasa industri pulp dan paper di Indonesia.

Baca Juga: Karhutla Masif di Areal Korporasi

Rasio menambahkan akan menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan. Saat ini Ditjen Gakkum sedang mempersiapkan langkah hukum untuk menjerat pelaku, baik perusahaan maupun pelaku perorangan, dengan bertumpu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Kami akan lakukan tindakan lebih tegas lagi terhadap pelaku karhutla 2019. Kami akan gunakan semua instrumen yang ada, baik administratif, perdata, maupun pidana. Kami fokus pada pidana yang lebih keras lagi untuk perusahaan yang masih melakukan pembakaran hutan dan lahan,” tegasnya.