Jokowi: Ada Karhutla, Pejabat TNI dan Polri Dicopot
Penulis : Redaksi Betahita
Karhutla
Senin, 10 Februari 2020
Editor : Redaksi Betahita
Betahita.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan akan mencopot jajaran TNI dan Polri di daerah jika terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah mereka. Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla 2020 di Istana Negara.
“Ya, pasti saya tanyakan, Pangdam sama Kapoldanya sudah diganti belum. Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang,” kata Presiden Jokowi, Kamis, 6 Februari 2020.
“Aturannya, saya ulang, khusus utk TNI dan Polri yang wilayahnya ada kebakaran besar, hati-hati Pangdam nya, Kapolda nya, Danrem nya, Dandim nya, hati-hati Kapolres nya. Tegas-tegas saya sampaikan, pasti saya telepon ke Panglima, ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya pasti, dandim nya sudah dicopot belum,†katanya.
Peringatan itu dibuat Jokowi khusus untuk gubernur, bupati, dan wali kota baru di provinsi rawan kebakaran. Selain itu, pangdam, danrem dan dandim baru, serta kapolda dan kapolres baru yang bertugas di daerah rawan kebakaran juga perlu tahu aturan main pengendalian karhutla. Menurut Jokowi, aturan memecat pejabat dan jajaran TNI-Polri itu sudah dibuat sejak 2016.
Jokowi mengingatkan bahwa luasan karhutla 2019 meningkat dibandingkan tiga tahun sebelumnya (2016-2018). Luasan karhutla 2019 mencapai 1,5 juta hektare, lebih dari setengah luasan karhutla 2015, yakni 2,5 juta hektare. Karena itu, Jokowi meminta semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini dalam menghadai karhutla 2020.
“Kita tidak ingin seperti kebakaran di Rusia, yang sampai 10 juta, Brazil 4,5 juta, Bolivia 1,8 juta, Kanada 1,8 juta, dab Australia kebakaran hutan tadi pagi saya cek 11 juta. Ada 500 juta satwa yang mati karena kebakaran. Berarti kehilangan plasma nutfah baik itu flora maupun fauna, ini yang kita tidak mau, kehilangan kekayaan yang tidak bisa dihitung dengan uang,” kata Jokowi.
Jokowi pun meminta TNI-Polri dan kepala daerah untuk memanfaatkan instrumen negara maupun pemerintahan di level tapak untuk penanggulangan karhutla, seperti bintara pembina desa (babinsa) dan polisi yang bertugas di tingkat desa hingga kelurahan (bhabinkamtibmas).
“Babinsa, Bhabinkamtibmas, beri tahu mereka, gubernur, bupati/wali kota, ada kepala desa, beri tahu mereka. Instrumen kita sampai di bawah itu ada. Jadi, kalau ada satu api segera cari ember, padamkan. Jangan sampai kita gunakan air yang berjuta-juta ton dan tidak menyelesaikan. Negara besar pun kesulitan padamkan api jika sudah membesar, di Australia juga sudah kewalahan,” kata Presiden.
Dalam rapat yang dipimpinnya itu, Jokowi juga meminta adanya solusi permanen untuk penanggulangan karhutla. Dia meminta agar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan TNI-Polri untuk merancangnya. Hal itu terutama untuk mengatasi karhutla di lahan gambut di provinsi seperti Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Jokowi mengkhawatirkan jika kembali terjadi karhutla di lahan gambut. “Kalau sudah gede apinya, apalagi masuknya ke lahan gambut, lebih sulit lagi, kocorin berapa ton air pun juga atasnya aja yang apinya nggak ada, bawahnya masih panas, asap masih keluar,” katanya.
Rakornas itu dihadiri oleh berbagai pimpinan kementerian/lembaga, gubernur provinsi rawan karhutla, pangdam, danrem, kapolda, bupati/walikota wilayah rawan karhutla, kapolres, dan para stakeholder pengelola kawasan hutan maupun lahan.
Share
