Jokowi pun menugaskan agar kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan TNI-Polri untuk merancang solusi tersebut. Hal itu terutama untuk mengatasi karhutla di lahan gambut yang banyak terdapat di provinsi rawan karhutla seperti Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Jokowi meminta jajarannya tegas dalam mengatur pemanfaatan lahan gambut. Menurutnya, pemanfaatan yang menyalahi aturan harus ditindak tegas. Perusahaan pemilik konsesi pemanfaatan hutan di lahan gambut diminta lebih waspada mencegah lahan konsesinya dari karhutla. Jika terjadi karhutla di lahan konsesi perusahaan, sanksinya harus tegas.

“Diminta saja kalau itu dalam area konsesi, sudah, harus kita yang jaga, kalau tidak, yang namanya tempatnya air kemudian diganti dengan tanaman industri itu bahaya,” terang Presiden.

Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Presiden menginstruksikan agar reward/insentif, dan punishment diteruskan. Khusus untuk penegakan hukum Presiden minta harus dilakukan dengan tegas, baik itu administratif, perdata, pidana, kepada siapapun pemiliknya. “Tahun-tahun kemarin sudah banyak yang terkena penegakan hukum, sehingga kita harapkan menimbulkan efek jera baik itu perusahaan maupun perorangan,” lanjutnya.

Terakhir Presiden meminta agar frekeuensi patroli lapangan, ground checking, terutama di wilayah yang rawan kebakaran ditingkatkan, dan dimulai sedini mungkin sebagai antisipasi. Kerjasama semua pihak dari aparat pemerintah, penegak hukum dan masyarakat harus diteruskan dan ditingkatkan dalam upaya pengendalian karhutla.

“Tolong mulai diperintahkan kepada aparat, sehingga penguasaan lapangannya bisa betul-betul kita kuasai, baik pemerintah daerah, teritorial, Babinsa/Bhabinkamtibmas, betul-betul kerahkan dan melibatkan partisipasi masyarakat yang partisipatif,” kata Jokowi.