Dampak Kebijakan Energi Era Presiden Biden ke Indonesia

Penulis : Amrullah Hakim

Kolom

Rabu, 18 November 2020

Editor : Y. Y. Akhmadi

BETAHITA.ID -  “Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya”. Ini adalah petuah Soekarno yang sangat terkenal.

Minggu lalu, banyak dari kita mengikuti proses pemilu presiden (pilpres) di Amerika Serikat (AS) yang akhirnya pada hari Sabtu, 7 November 2020, waktu setempat, secara sah diumumkan pemenangnya, Joe Biden dan Kamala Harris. Pada pidato kemenangannya Presiden terpilih menekankan inti dari program ke depannya adalah "to heal" dan kerjasama, menghentikan polarisasi dan sentimen kebencian.

Dengan terpilihnya Presiden Biden ini, kita bisa berharap banyak kepada keadilan dan pemerataan serta “kelenturan”, karena Biden dulu pernah menjadi wakil Presiden Obama, presiden kulit hitam pertama di AS. Saat ini, wakil Presiden yang dia “rekrut” via Zoom, adalah keturunan India dan Jamaika, sekaligus adalah Wakil Presiden perempuan pertama.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sosok baru Presiden dan Wakil Presiden dari negara adi kuasa ini akan mempengaruhi sektor energi. Ada beberapa hal/aspek yang mungkin terjadi pada pergantian pemimpin AS ini yang mengubah arah kebijakan energi di Amerika dan dunia, yang perlu kita tahu.

Ilustrasi energi terbarukan )lpbi-nu.org)

Wood Mackenzie, suatu grup konsultansi dan riset di bidang energi, misalnya menuliskan tentang beberapa hal ini, terutama kaitannya dengan emisi gas rumah kaca dan climate change. Dimulai dari jenis pembangkit listrik tenaga angin di lepas pantai. Besar kemungkinan nanti di era Biden, upaya pembuatan pembangkit tenaga angin di lepas pantai akan meningkat. Menurut Departemen Energi AS, potensi dari pembangkit listrik dari tenaga angin di lepas pantai ini sangat besar, bisa hingga 2000 GW per tahun, atau hampir dua kali lipat penggunaan listrik seluruh wilayah AS saat ini.

Industri minyak dan gas di AS mungkin akan melambat. Walaupun tidak akan ada larangan fracking (suatu proses ektraksi minyak dan gas bumi dengan cara memberikan injeksi cairan yang bertekanan tinggi secara horisontal ke bawah lapisan batuan tempat kandungan minyak dan gas bumi berada), namun akan ada pengaruh dari penerapan aturan terkait sewa baru untuk pengembangan minyak dan gas di tanah dan perairan publik AS. Diperkirakan jika nanti ada larangan sewa baru, produksi minyak dan gas lepas pantai AS menjadi sekitar 30% lebih rendah di kurun waktu 15 tahun mendatang daripada jika penjualan sewa terus berlanjut. Hal lain yang berkaitan dengan industri migas di AS adalah menurunnya pengembangan pembangunan jaringan pipa migas. Kita lihat lagi apakah ini akan berdampak juga ke ekspor gas cair (LNG) dari Amerika. Saat ini AS hanya mengekspor 4 billion cubic feet (bcf) per hari dari kapasitasnya yang bisa mencapai 9.8 bcf per hari, lebih karena permintaan LNG yang turun karena dampak covid-19. Saya masih berharap, AS akan tetap bisa membanjiri pasokan LNG dunia hingga lebih dari tahun 2035. Penggunaan gas relatif lebih bersih daripada minyak.

Kondisi-kondisi minyak dan gas juga masih tidak menentu sebagai akibat dari pandemik covid-19. Harga minyak sekarang yang berada di sekitar US$ 40 per barel sebenarnya lebih didukung oleh permintaan dari Jepang dan Cina (Asia), atau sisi timur terusan Suez. Namun kita belum tahu apakah harga minyak ini bisa terus bertahan dengan kondisi lockdown dari sisi barat terusan Suez, yakni negara-negara Eropa minggu-minggu ini. Untuk menjaga harga minyak seperti saat ini, negara-negara penghasil minyak/OPEC+  sangat mungkin perlu harus mengurangi lagi produksinya di akhir tahun ini dan awal tahun depan.

Produksi baru akan bisa dinaikkan kembali jika ekonomi dunia membaik, perkiraan sekarang di 2022 atau bisa lebih cepat jika produksi minyak AS menurun, yang ini mungkin terjadi di era Presiden baru yang memang lebih menyukai energi terbarukan.

Produksi migas ini juga akan dipengaruhi perkembangan kendaraan listrik ke depan. Era Biden yang lebih memerhatikan lingkungan, sepertinya akan ada membuat standar penghematan bahan bakar yang lebih ketat, yang secara tidak langsung akan lebih menguntungkan untuk menaikkan volume penjualan mobil listrik. Trend-nya mungkin akan mengikuti negara-negara di Eropa dan juga di China, yang sudah menetapkan akan menghilang seluruh mesin bakar di tahun 2035. Tidak hanya Tesla, sangat mungkin mobil-mobil listrik murah dari China akan membanjiri pasar Amerika. Dampak dari maraknya mobil listrik ini jelas, permintaan minyak dunia akan tetap dan cenderung menurun. Ini mungkin yang menjadi alasan utama, perusahaan minyak besar dunia: BP, seperti yang diberitakan oleh The Jakarta Post/Reuters pada 10 Agustus 2020 lalu, telah menurunkan target produksi minyaknya sebanyak satu juta barrel per hari hingga 10 tahun ke depan. Di samping maraknya kendaraan listrik, penggunaan energi fosil juga akan makin efisien. Mobil makin irit, peralatan listrik rumah tangga semakin rendah konsumsi dayanya, dan manusia juga mulai terbiasa dengan gaya hidup hemat, salah satunya dengan cara WFH, yang diartikan bukan lagi “Working From Home”, namun “Working From Here”.

Bagaimana dengan Timur Tengah? Mungkin rumit, problem Timur Tengah memang kompleks, termasuk kaitannya dengan program nuklir Iran, minyak Arab Saudi, minyak Iran yang sangat berpotensi untuk diproduksi lebih besar lagi, situasi di Irak, dan juga Israel. Jadi di era Presiden (terpilih) Biden nanti, kondisi geopolitik dll. di Timur Tengah tidak akan banyak berubah. Butuh kesabaran ekstra tinggi, kesalahan sedikit di daerah ini, dampaknya ke harga energi akan drastis.

Bagaimana hubungannya dengan kebijakan energi Indonesia? Sepertinya lapangan-lapangan migas di luar Amerika menjadi menarik kembali buat perusahaan Amerika. Termasuk lapangan migas di Indonesia. Tentunya dengan syarat, projeknya ekonomis dan peraturannya tidak sering berubah.

Namun selayaknya Amerika, kita juga harus mengembangkan energi alternatif. Negara kita mempunyai potensi yang sangat besar, misalnya di geothermal/panas bumi, hidro/mini hidro, dan tenaga surya. Kita bisa kembangkan, tanpa harus kurangi produksi minyak dan gas kita. Program produksi minyak 1 juta barel di 2030 harus terus kita jalankan. Kita juga bisa memakai teknologi pengembangan energi terbarukan dari luar, yang terjangkau harganya dan bisa dimanfaatkan dalam skala yang lebih kecil, yang sesuai dengan kondisi geografis kita. Yang penting adalah penguatan ekonomi dalam negeri dan mengembangkan jalur transmisi energi, mencakup transmisi listrik, pipa minyak, dan pipa gas, sehingga tidak ada “gap” pemenuhan kebutuhan energi di wilayah-wilayah Indonesia, dan kita bisa memanfaatkan seluruh jenis sumber energi yang kita punya untuk kepentingan diri kita sendiri semaksimal mungkin, tidak hanya untuk ekspor semata.

Yang terpenting adalah “the idea of limit”, bagaimana kita sebagai bangsa yang secara mandiri mampu menggarap alam dan sumber-sumbernya ini sesuai kebutuhan saja, tidak “limitless”. Sehingga apa yang diimpikan oleh Soekarno untuk terus mewarisi kekayaan alam sebagai modal menjadi negara yang besar terus bisa kita jaga. Keseimbangan seperti ini mudah untuk ditulis, namun sulit diterapkan.

Amrullah Hakim 
Praktisi Migas

Catatan: Tulisan ini berjudul asli "Dampak Kebijakan Energi Era Presiden (Terpilih) Biden ke Indonesia" dimuat di Koran Tempo, 17 November 2020

TERAS.ID | TEMPO.CO