Menurut Anta, ada tiga hal yang perlu dikaji ulang dalam peraturan tersebut. Salah satunya terkait ketentuan mengenai budidaya, budidaya keberlanjutan lobster, dan mengembalikan dua persen hasil budidaya lobster ke habitat aslinya. 

“Budidaya lobster itu enam hingga tujuh bulan lamanya. Tapi kebijakan ini keluar pada bulan Mei dan Juni-Juli sudah ekspor pertama. Ini kebijakannya baru sebulan, tapi sudah ekspor. Ini patut dicurigai. Apakah perusahaan pengekspor sudah melakukan budidaya dan panen?” katanya.

Poin kedua terkait ketentuan yang mewajibkan eksportir mendapatkan rekomendasi dari Komnas Kajian Stok Ikan. Menurut Anta, komite tersebut baru dibentuk pada 27 Oktober lalu. Namun, ekspor telah berjalan sejak Juni 2020. “Ini bisa jadi evaluasi ke depan,” katanya.

Selain itu, pemerintah perlu mengkaji ulang mengenai potensi relasi kuasa dalam rantai ekspor benur di Indonesia. Menurutnya, aspek tersebut rawan disalahgunakan, karena relasi kuasa berpengaruh untuk memetakan pihak siapa saja yang berhak untuk ekspor. Terkait hal itu, baru-baru ini Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan kasus korupsi terkait izin ekspor benur. 

Anta mencontohkan keberadaan tim uji tuntas eksportir. Menurutnya, tim seperti itu harusnya melibatkan akademisi, ilmuwan, dan praktisi yang tidak berkepentingan secara politik. Hal itu untuk mencegah terjadinya potensi relasi kuasa. “Semua proses harus transparan,” katanya.