"Kita bisa mencontoh Vietnam, Taiwan dan New Zealand yang saat ini sudah kembali bekerja secara normal. Hal tersebut diakibatkan oleh pemerintah memilih untuk mengutamakan ekonomi dibanding pencegahan virus Covid-19."

Nur Hidayati melanjutkan, Indonesia saat ini juga sedang berada dalam lingkaran setan pemburukan krisis. Karena penghancuran hutan, penggunaan energi fosil, seperti batu bara dan lain-lain yang memicu perubahan iklim. Kemudian memicu cuaca ekstrem yang menyebabkan curah hujan tinggi.

"Ini kemudian berbalik kepada kita dengan adanya bencana hidrometereologis seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan baru-baru ini. Kami menganggap krisis ekologis ini sudah sangat parah di Indonesia."

Krisis lainnya yang mengalami pemburukan adalah krisis demokrasi yang mengalami pembelahan secara horizontal akibat politik elektoral membuat masyarakat semakin terpolarisasi. Isu identitas dieksploitasi oleh elit politik dan bisnis yang mengalihkan perhatian masyarakat dari problem struktural yang terjadi di Indonesia. Seperti ketidakadilan, ketimpangan, dan perusakan lingkungan hidup dan penghilangan hak masyarakat.

"Walhi sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dan gerakan demokrasi mengajak seluruh masyarakat Indonesia bersama-sama melakukan perombakan sistem, bukan hanya sekedar orang per orang dan antargolongan. Rakyat Indonesia perlu mereclaim (mengambil alih kembali) kedaulatannya atas Negara ini dan mendorong transformasi yang sejati."

Atas dasar tinjauan dan analisa tersebut, kata Nur Hidayati, Walhi menganggap penting untuk memberi desakkan dan seruan kepada Negara. Yakni Pertama, mendesak pemerintah secara serius mengambil langkah-langkah pencegahan penyebaran virus korona, sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang berpihak pada rakyat dan lingkungan hidupnya demi mencegah pemburukan krisis kesehatan masyarakat. Dengan melanggengkan kebijakan yang tidak pro pada lingkungan hidup, menaruh investasi industri ekstraktif sebagai jalan pemulihan ekonomi, malah mengakibatkan rakyat di bawah ancaman pandemi zoonosis berikutnya.

"Kedua, mendesak institusi negara, baik DPR maupun pemerintah, kembali kepada jalan konstitusi. Melangsungkan proses demokrasi politik, sosial dan ekonomi, dengan melibatkan rakyat secara langsung, terutama mereka yang selama ini dimarjinalkan dan ditinggalkan dalam proses pembuatan kebijakan."

Ketiga, mendesak pemerintah untuk menjauh dari model ekonomi ekstraktif, dan kepada institusi-institusi negara untuk secara proaktif melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi yang melekat pada setiap diri individu warga negara Indonesia dan komunitasnya. Walhi menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang berdiam di wilayah-wilayah proyek-proyek strategis pemerintah untuk mengkritisi proses perencanaan serta pelaksanaan proyek agar tidak melanggar hak asasi setiap warga negara dan komunitasnya.

"Keempat, menyerukan kepada seluruh rakyat dan warga yang saling bersolidaritas untuk mengutamakan konsumsi yang berasal dari produk ekonomi rumah tangga, serta usaha-usaha komunitas, membangun basis ekonomi nusantara sebagai jalan pemulihan fungsi ekologis dan pembangunan kedaulatan ekonomi bangsa."

Terakhir, kelima, Walhi menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, perempuan dan laik-laki, untuk membangun solidaritas antarrakyat menghadapi oligarki yang predatoris. Menghilangkan perbedaan yang sengaja dibentuk untuk menghilangkan rasa senasib sepenangggungan.

"Saatnya rakyat bersatu mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kini dan generasi yang akan datang. Walhi juga menyerukan dilakukannya konsolidasi politik alternatif yang lebih konkret melalui platform politik hijau kerakyatan.