Amnesty Internasional: Impunitas Masih Hantui Tanah Papua
Penulis : Sandy Indra Pratama
Hukum
Kamis, 08 April 2021
Editor :
BETAHITA.ID - Laporan tahunan Amnesty International mendapati situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia memburuk sepanjang tahun 2020.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyoroti situasi impunitas yang disebut masih terus menghantui wilayah Papua dan Papua Barat.
"Sepanjang 2020, kami mencatat ada setidaknya 19 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua dan Papua Barat, dengan total 30 korban jiwa," kata Usman dikutip dari keterangan tertulisnya kemarin.
"Insiden-insiden seperti ini juga terus berulang selama tiga bulan pertama di tahun 2021 dengan adanya empat kasus dan menelan enam korban jiwa," katanya.
Mengutip dokumen Laporan Amnesty International 2020/2021, tercatat 47 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh pasukan keamanan di Papua dan Papua Barat sepanjang Februari 2018-Agustus 2020.
Keseluruhan kasus tersebut melibatkan 93 korban. Dalam 15 kasus di antaranya, terduga pelaku merupakan anggota kepolisian, 13 kasus diduga dilakukan anggota militer, dan 12 kasus diduga dilakukan anggota kepolisian dan militer.
Salah satu kasus yang disoroti adalah kematian Pendeta Yeremia Zanambani, pemimpin gereja Kristen Evangelis Indonesia di distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua.
Anggota polisi dan militer setempat mengatakan kematian Yeremia disebabkan oleh kelompok bersenjata di Papua. Namun pernyataan itu ditampik aktivis Papua yang dekat dengan keluarga Yeremia.
"[Aktivis lokal itu] menduga militer menembak Yeremia selama pencarian anggota kelompok bersenjata yang dicurigai membunuh dua perwira. Selama operasi militer, banyak penduduk setempat mengungsi ke hutan terdekat atau mencari perlindungan di daerah sekitar," tulis laporan itu.
Sementara kasus terus bertambah, Amnesty mengatakan penyelidikan atas laporan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan jarang ditindaklanjuti.
Sehingga sering kali pasukan keamanan yang diduga melakukan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat bebas dari hukuman yang sepantasnya.
Jika Presiden Joko Widodo benar-benar peduli terhadap kehidupan orang-orang Papua, maka pemerintah harus memastikan proses keadilan dan pertanggungjawaban atas kematian-kematian yang terjadi di sana," ujar Usman.
Share
