Menteri Tito: APBD Papua Besar tapi Tak Berdampak ke Warga Asli
Penulis : Tim Betahita
Hukum
Jumat, 18 Juni 2021
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua dan Papua Barat yang tergolong besar belum berdampak pada kehidupan warga asli.
Pada tingkat nasional kedua provinsi itu masuk peringkat 10 besar nasional di bawah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Aceh.
"Total APBD Papua dan Papua Barat berada dalam 10 besar APBD terbesar di Indonesia, tetapi belum optimal memberikan dampak yang besar, signifikan terhadap kehidupan masyarakat asli di Papua," kata Tito dalam rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Tito menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa daerah di Papua yang masih rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan Papua Barat pada beberapa indikator.
"IPM masih rendah di beberapa daerah. Bahkan beberapa indikator, Papua Barat lebih baik dari pada Papua," ujarnya.
Tito mengatakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) pemanfaatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat masih tinggi. Sepanjang 2013-2019, dana SILPA Papua sebesar Rp6,4 triliun, sementara Papua Barat Rp2,4 triliun.
Menurutnya, SILPA yang besar tersebut menunjukkan tata kelola keuangan perlu diperbaiki. Selain itu, kata Tito, laporan penggunaan dana otsus sampai hari ini baru dapat menyajikan informasi realisasi penggunaan dana.
Pemerintah dan DPR tengah membahas rencana revisi UU Otsus Papua. Terdapat beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan perubahan UU Otsus Papua. Salah satunya adalah menaikkan besaran dana Otsus yang semula 2 persen menjadi 2,25 persen.
Selain itu, ada pasal lain yang menjadi fokus pembahasan yaitu terkait Pasal 76 tentang Pemekaran Provinsi.
Share
