Bappenas: Potensi Rugi Ekonomi Akibat Perubahan Iklim Rp 115 T

Penulis : Tim Betahita

Perubahan Iklim

Jumat, 23 Juli 2021

Editor : Sandy Indra Pratama

BETAHITA.ID -  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas memperkirakan kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim bisa mencapai Rp 115 triliun pada 2024. Oleh sebab itu, pemerintah terus mendorong adanya pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kerugian itu berasal dari empat sektor yakni air, kesehatan, laut pesisir, dan pertanian.

"Bappenas memperkirakan kerugian PDB karena bencana iklim di Indonesia bisa mencapai Rp 115 triliun di 2024. Ini, dapat diturunkan menjadi Rp 57 triliun jika kita melakukan langkah-langkah untuk menghadapi perubahan iklim," ujarnya dalam diskusi The 4th Indonesia Circular Economy Forum secara virtual, Rabu lalu.

Untuk itu, sangat penting bagi Indonesia mengadopsi langkah-langkah guna menuju pembangunan rendah karbon dan mengimplementasikan konsep ekonomi sirkular. Pasalnya, ekonomi sirkular menawarkan potensi yang cukup besar untuk Indonesia.

Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia telah lama disuarakan dalam protes-protes di seluruh dunia. Foto: Internet.

Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk mengadopsi konsep ekonomi sirkular ke dalam visi Indonesia 2045, dan telah diprioritaskan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Ekonomi sirkular menurut dia dapat meningkatkan ketahanan dan manfaat ekonomi jangka panjang. Penerapan ekonomi sirkular di lima sektor prioritas mampu menambah Produk Domestik Bruto (PDB) hingga mencapai Rp 642 triliun.

Di samping itu ekonomi sirkular juga membantu Indonesia dalam mencapai penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 126 juta ton CO2 pada tahun 2030.

Selain itu, pihaknya juga mengestimasikan bahwa limbah makanan (food loss dan food waste) periode 2000-2019 menghasilkan kerugian ekonomi hingga Rp 551 triliun.

"Ini menunjukkan bahwa menerapkan pendekatan ekonomi sirkular dalam ekonomi kita dapat menurunkan kerugian dari sisa makanan dan limbah makanan dan juga secara paralel dapat menghasilkan keuntungan ekonomi," ujarnya.

Menurut laporan Climate Change Performance Index (CCPI), Indonesia memiliki skor performa perubahan iklim sebesar 53,59 poin atau dalam kategori sedang.

Penilaian ini berpedoman pada sejumlah indikator, seperti emisi gas rumah kaca, energi terbarukan, penggunaan energi, serta kebijakan iklim. Penilaian dilakukan terhadap 57 negara yang bertanggung jawab terhadap 90% emisi gas rumah kaca global.

Kepala Perwakilan Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangasa (UNDP) untuk Indonesia Norimasa Shimomura mengatakan perekonomian Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh jika mengadopsi konsep ekonomi sirkular.

Berdasarkan laporan dari UNDP mengenai ekonomi sirkular di Indonesia, hingga tahun 2030 ekonomi negara ini diperkirakan berpotensi tumbuh mencapai US$ 45 miliar di lima sektor prioritas.

Adapun lima sektor utama yang menjadi fokus laporan tersebut yakni makanan dan minuman, tekstil, perdagangan grosir dan eceran dengan fokus pada kemasan plastik, konstruksi, dan elektronik.

"Seharusnya ini lebih menginspirasi kita untuk beralih ke model ekonomi sirkular. Perekonomian Indonesia misalnya, berpotensi tumbuh hingga US$ 45 miliar pada 2030," ujarnya.


Selain itu, konsep sirkulasi ekonomi pada lima sektor prioritas ini juga mampu menciptakan pekerjaan baru. Pekerjaan baru akan muncul di bidang-bidang yang secara historis didominasi oleh perempuan seperti pendidikan, kesehatan dan pekerjaan sosial.

Oleh karena itu, perluasan ekonomi sirkular memberikan peluang besar bagi pihaknya untuk meningkatkan kesetaraan gender di tempat kerja.

"Dan ini termasuk memperbaiki kondisi kerja bagi wanita yang terpapar produk dan bahan kimia berbahaya secara tidak proporsional, dalam model ekonomi linier saat ini," kata dia.

Menurut Norimasa transisi ke ekonomi sirkular memang membutuhkan proses yang cukup panjang. Dibutuhkan keberanian, komitmen dan partisipasi kreatif dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi hingga media massa.

Ia pun berharap semua pemangku kepentingan dapat meningkatkan aksi kolaboratif UNDP, terutama untuk menciptakan Indonesia yang lebih hijau dan sejahtera. "Ini untuk kepentingan jutaan keluarga di seluruh Indonesia," katanya.

Sebelumnya Bappenas memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan kembali seperti sebelum pandemi Covid-19. Kondisi ini akan membuat Indonesia sulit keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah alias middle income trap.

Menteri Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan situasi ini memerlukan transformasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan menempatkan ekonomi hijau sebagai salah satu tujuan utama.

"Untuk dapat menyelamatkan Indonesia dari middle income trap 2045," ujar Suharso beberapa waktu lalu.

Ekonomi hijau berwawasan lingkungan juga dapat berpengaruh untuk mengantisipasi ancaman dari dampak perubahan iklim. Sehingga penting mendorong adanya net zero emission Indonesia.

KATA DATA|