“Sebagai individu, saya akan terus cerewet dan mengajak masyarakat untuk lebih peduli akan haknya untuk menghirup udara bersih. Saya juga akan terus menghimbau para pelaku pembakaran-pembakaran sampah serta industri kecil, untuk menghentikan kegiatan mereka dan melakukan penanganan sampah yang lebih baik, tanpa membakar,” kata Yuyun.

Yuyun, yang juga merupakan direktur Nexus3, mengatakan lembaganya akan terus melanjutkan kampanye dan program advokasi kebijakan. Utamanya dalam mendorong transparansi pemantauan emisi dan lepasan dari sumber tak bergerak/sumber-sumber industri dan PLTU.

Pada Kamis, 16 September 2021, majelis hakim PN Jakarta Pusat menghukum Presiden Jokowi, tiga gubernur, dan tiga kementerian sebagai tergugat. Masing-masing dijatuhi hukuman, mulai dari pengetatan baku mutu udara ambien hingga implementasi strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara.

Saat ini BMUA nasional, terutama PM2.5, masih jauh dibandingkan yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sebelumnya WHO juga telah menyatakan akan mengumumkan nilai baku mutu udara ambien baru yang lebih ketat.

Namun saksi ahli yang diajukan para penggugat juga menekankan bahwa tidak ada batas aman dalam pencemaran udara. Ditaatinya pedoman WHO tidak menjamin adanya perlindungan yang penuh terhadap pencemaran udara. 

Yuyun mengatakan, pemerintah juga harus meninjau kembali dan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Menurutnya, aturan tersebut sudah terlalu lama dan harus diperbaharui sesuai perkembangan teknologi dan peraturan lain yang terkait.

Khawatir ada upaya banding

Meskipun begitu, ada kekhawatiran bahwa pemerintah akan mengajukan permohonan banding. Seperti diketahui, hal ini dapat diajukan ke paniteraan dalam 14 hari sejak pembacaan putusan, terhitung mulai keesokan harinya. 

Menurut Yuyun, jika pemerintah melakukan hal itu, masyarakat luas akan semakin dirugikan, terutama anak-anak dan kelompok rentan karena harus menanggung biaya sosial dan biaya kesehatan yang lebih besar. 

“Kalau naik banding, artinya proses perbaikan regulasi dan pemantauan kualitas udara juga akan semakin ketinggalan, dan risiko kesehatan sumber daya manusia yang diharapkan akan jadi kelompok produktif kemungkinan besar malah akan jadi beban negara karena sakit-sakitan,” jelas Yuyun. 

“Sebaiknya pemerintah fokus pada pekerjaan rumah yang ditugaskan para hakim kepada masing-masing tergugat/kementerian, untuk dievaluasi dan diperbaiki lalu implementasikan perbaikannya/perubahannya sesuai tuntutan kami,” ujar Yuyun.

Istu mengatakan, dari segi hukum, pemerintah memiliki hak untuk mengajukan banding. Namun, Istu yakin permohonan itu akan ditolak. Sebaliknya dia berharap pemerintah segera memulai pekerjaannya untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mewakili 32 penggugat, Yuyun dan Istu mengatakan akan terus memantau pelaksanaan kewajiban yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada tujuh institusi pemerintah tersebut.