Klaim Jokowi Soal Karhutla dan Deforestasi di Sidang PBB
Penulis : Tim Betahita
Karhutla
Kamis, 23 September 2021
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Presiden Joko Widodo mengklaim Indonesia berhasil menurunkan angka deforestasi dan kebakaran hutan sebesar 82 persen pada 2020. Menurut Jokowi data tersebut menjadi yang paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Pernyataan itu diutarakan Jokowi dalam pidato virtualnya di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (22/9) sore waktu Amerika Serikat, seperti dikutip dari CNNIndonesia.
"Pada tahun 2020, Indonesia berhasil menurunkan kebakaran hutan sebesar 82 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laju deforestasi juga turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan kembali komitmen Indonesia yang terus memprioritaskan ekonomi berlekanjutan dengan menerapkan kebijakan pembangunan rendah karbon dan teknologi hijau.
Jokowi juga mendorong agar negara-negara maju dapat terus membantu dan memfasilitasi negara berkembang berpartisipasi dalam pengembangan industri dan ekonomi ramah lingkungan.
"Indonesia paham bahwa Indonesia memiliki nilai yang strategis dalam isu perubahan iklim. Untuk itulah kami terus bekerja untuk memenuhi komitmen kami," kata Jokowi.
Ia lantas menekankan bahwa Indonesia dan negara berkembang lainnya membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas.
"Yaitu (investasi) yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan berkelanjutan," papar Jokowi.
Selain soal isu lingkungan, Jokowi juga menyinggung beberapa hal lainnya dalam pidato tersebut seperti politisasi dan diskriminasi vaksin Covid-19, situasi di Afghanistan, Palestina, hingga Myanmar.
Jokowi juga menuturkan Indonesia akan memegang Presidensi G20 pada 2020 dengan tema besar Recover Together, Recover Stronger.
Indonesia, katanya, akan berupaya agar G20 bisa bekerja untuk kepentingan semua selama menjabat sebagai presiden negara kelompok 20 ekonomi terbesar dunia itu.
"Indonesia akan berupaya agar G20 bisa bekerja untuk negara maju dan berkembang, utara dan selatan, negara besar dan kecil, negara kepulauan dan kepulauan kecil, pasifik serta kelompok rentan yang diprioritaskan," ucap Jokowi.