Menyetujui aturan pasar karbon, yang memungkinkan penetapan harga polusi yang tepat, adalah tujuan lain dari COP26. “Reformasi harga bahan bakar fosil tidak bisa lebih tepat pada waktunya,” kata para peneliti IMF pada Guardian. Pengakhirkan subsidi bahan bakar fosil juga akan mencegah hampir satu juta kematian per tahun akibat udara kotor dan meningkatkan triliunan dolar bagi pemerintah, kata mereka.

“Akan ada manfaat besar dari reformasi, jadi ada sejumlah besar yang dipertaruhkan,” kata penulis utama laporan IMF, Ian Parry kepada The Guardian. “Beberapa negara enggan menaikkan harga energi karena dianggap merugikan masyarakat miskin. Tetapi menekan harga bahan bakar fosil adalah cara yang sangat tidak efisien untuk membantu orang miskin, karena sebagian besar manfaat diperoleh rumah tangga yang lebih kaya. Akan lebih baik untuk menargetkan sumber daya untuk membantu orang miskin dan rentan secara langsung.”

Dengan 50 negara sudah berkomitmen untuk nol emisi bersih pada pertengahan abad dan lebih dari 60 skema penetapan harga karbon di seluruh dunia, ada beberapa tanda yang mendorong, Parry mengatakan “Tetapi kita masih baru saja menggores permukaannya dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh.”

G20 setuju pada 2009 untuk menghapus subsidi bahan bakar fosil yang “tidak efisien” secara bertahap dan pada 2016, G7 menetapkan batas waktunya pada 2025 tetapi hanya sedikit kemajuan yang dicapai. Pada Juli, sebuah laporan menunjukkan bahwa negara-negara G20 telah bersubsidi bahan bakar fosil hingga triliunan dolar sejak 2015, ketika kesepakatan Paris tercapai.

“Untuk menstabilkan suhu global, kita harus segera beralih dari bahan bakar fosil, dibandingkan menambah bahan bakar ke api,” ujar analisis senior thinktank Carbon Tracker, Mike Coffin pada Guardian. “Sangat penting bahwa pemerintah berhenti menopang industri yang sedang menurun dan berupaya mempercepat transisi energi rendah karbon dan masa depan kita sebagai gantinya.

“Sebagai tuan rumah COP26, pemerintah Inggris dapat memainkan peran kepemimpinan global yang penting dengan mengakhiri semua subsidi untuk bahan bakar fosil, serta menghentikan putaran lisensi Laut Utara yang baru,” tambahnya. Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan pada bulan Mei bahwa pengembangan lahan minyak dan gas baru harus dihentikan tahun ini untuk memenuhi tujuan iklim.

Laporan IMF itu menemukan setidaknya 50% di bawah biaya sebenarnya untuk 99% batu bara, 52% solar, dan 47% gas alam pada 2020. Cina, AS, Rusia, India, dan Jepang bertanggung jawab atas dua pertiga dari subsidi. Tanpa adanya tindakan, subsisi akan naik menjadi $6,4 triliun pada 2025, kata IMF.

Penetapan harga yang tepat untuk bahan bakar fosil akan mengurangi emisi, misalnya, mendorong generator listrik untuk beralih dari batu bara ke energi terbarukan dan membuat mobil listrik menjadi pilihan yang lebih murah bagi pengendara. Kerja sama internasional itu penting, kata Parry, untuk menghilangkan kekhawatiran bahwa negara-negara dapat kehilangan daya saing jika harga bahan bakar fosil mereka lebih tinggi.

“Laporan IMF adalah laporan yang serius, menunjukan salah satu kecacatan utama ekonomi global,” kata Maria Pastukhova dari thinktank e3g pada Guardian. “Peta jalan net-zero IEA memproyeksikan bahwa $5 triliun diperlukan pada tahun 2030 untuk menempatkan dunia di jalur menuju dunia dengan iklim yang aman. Sangat menjengkelkan untuk menyadari bahwa perubahan yang sangat dibutuhkan dapat mulai terjadi sekarang, jika bukan karena keterlibatan pemerintah dengan industri bahan bakar fosil di begitu banyak ekonomi besar.”

“Subsidi bahan bakar fosil telah menjadi batu sandungan utama dalam proses G20 selama bertahun-tahun,” katanya. “Sekarang semua mata tertuju pada para pemimpin G20 pada KTT akhir Oktober nanti.”

Ipek Gençsü dari Overseas Development Institute, mengatakan, “[Reformasi subsidi] membutuhkan dukungan bagi konsumen rentan yang akan terkena dampak kenaikan biaya, juga bagi pekerja di industri yang harus ditutup. Ini juga membutuhkan kampanye informasi yang menjelaskan bagaimana tabungan akan didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya. Banyak orang menentang reformasi subsidi karena mereka melihatnya semata-mata sebagai pemerintah mengambil sesuatu, dan tidak memberikan kembali.”

Negara-negara G20 mengeluarkan hampir 80% gas rumah kaca. Lebih dari 600 perusahaan global dalam koalisi We Mean Business, termasuk Unilever, Ikea, Aviva, Siemens, dan Volvo Cars, baru-abri ini mendesak pemimpin G20 untuk mengakhiri subsidi bahan bakar fosil pada 2025.

Penulis merupakan reporter magang di betahita.id