Amnesty Soroti Kiprah Calon Panglima di Papua
Penulis : Tim Betahita
Hukum
Jumat, 05 November 2021
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengungkap catatan kritis soal kinerja KSAD Jenderal Andika Perkasa dalam menangani konflik di Papua. Ia menyebut adanya keterlibatan TNI-AD dalam kasus kekerasan hingga pembunuhan terhadap warga Papua.
"Kasus kekerasan dan pembunuhan terjadi berkali-kali, termasuk yang terjadi pada saat operasi keamanan yang melibatkan TNI-AD," kata Usman disampaikan kepada Republika, Kamis (4/11).
Usman mempertanyakan komitmen Pemerintah soal penuntasan kasus pembunuhan yang dilakukan anggota TNI-AD di Papua. Ia menyinggung pembunuhan terhadap Pendeta Yeremias Zanambani yang terjadi pada September 2020.
"Beberapa kasus pelanggaran hukum seperti pembunuhan Pendeta Yeremias yang jelas melibatkan anggota TNI AD tidak diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah," ujar Usman.
Atas dasar itulah, Usman menyimpulkan kondisi keamanan di Papua terus memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kondisi ini terjadi lantaran lemahnya peran eksekutif dan legislatif terhadap TNI.
"Kondisi ini terjadi karena kebijakan pemerintah pusat yang salah arah dan juga lemahnya peran politik DPR (Komisi I) dalam mengawasi dan mengontrol pengerahan alat negara sektor pertahanan yaitu TNI," ujar Usman.
Amnesty International Indonesia mendata terkait kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua. Rinciannya 2010-2018: 69 kasus ; 95 korban. Lalu sepanjang 2018-2020: 47 kasus ; 80 korban. Terakhir pada 2021: 11 kasus ; 15 korban.
"Total 2010 sampai 2021 itu ada 127 kasus dengan 190 korban," kata Usman.
Share
