Dia menambahkan gugatan itu diajukan karena kegagalan pemerintah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memenuhi target iklim menurut undang-undang. Menurutnya terjadi kesenjangan antara kata-kata dan tindakan pemerintah. 

Mitra penggugat, Onamade, menyebutkan tanggapan tergugat ‘sinis dan merendahkan’ karena menganggap gugatan ini mengada-ada dan menganggap penggugat bukan perwakilan dari generasi Afrika. Pemerintah Inggris, menurut dia, telah melanggar hukum internasional, termasuk perjanjian Paris, untuk mencegah bahaya. Pelanggaran ini berdampak pada keluarga dan komunitasnya. 

“Orang-orang tanpa keluarga itu mungkin dapat membutakan diri mereka terhadap apa yang terjadi dengan cara yang tidak mungkin terjadi ketika keluarga atau teman Anda berada di garis depan atau di zona yang dikorbankan ini, yang telah direkayasa oleh kebijakan negara-negara seperti Inggris. .”

Perwakilan Perdana Menteri Inggris, Richard Honey QC berpendapat seharusnya tidak ada sidang penuh karena UU HAM tidak memberikan efek hukum pada ketentuan perjanjian Paris. Pengadilan pun tidak memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan jika Inggris bertindak melanggarnya.

Menurutnya gugatan ini didasarkan pada potensi perubahan iklim akan menyebabkan kerusakan sosial dan ekonomi. Dasar itu merupakan risiko masa depan yang digeneralisasi dan sebuah hipotetis.

“Dalam pengajuan saya, tidak kredibel untuk menyatakan bahwa kebijakan pemerintah Inggris tentang perubahan iklim secara langsung mempengaruhi kehidupan individu di London selatan pada tahun 2021. Risiko apa pun terlalu kecil bagi mereka untuk menjadi korban hari ini,” ujar Honey saat menjawab penjelasan gugatan. 

Gugatan ini didukung oleh anak-anak muda, mereka berkumpul dan membentangkan spanduk mendukung kasus tersebut di luar pengadilan.