Menguji Unjuk Gigi Konservasi Mangrove Presiden Jokowi
Penulis : Aryo Bhawono
Deforestasi
Jumat, 03 Desember 2021
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Presiden Joko Widodo ingin memamerkan Mangrove Conservation Forest di Pemogan, Denpasar Selatan, Mangrove Conservation Forest di Pemogan, Denpasar Selatan sebagai bukti Indonesia menangani iklim kepada delegasi group of twenty (G20). Kawasan ini membentang tak jauh dari Jalan By Pass Ngurah Rai ataupun Bandar Udara Internasional Ngurah Rai.
“Ini akan menunjukkan nantinya keseriusan kita merestorasi hutan mangrove, merehabilitasi hutan mangrove, merestorasi hutan gambut, dan merestorasi lahan-lahan kritis yang ada di negara kita. Saya kira komitmen itu yang ingin kita tunjukkan secara konkret, secara riil di lapangan. Dan nanti 20 kepala negara akan kita ajak semuanya ke sini,” ucap Jokowi seperti dipublikasikan website Sekretariat Kabinet pada Kamis (2/12).
Namun petak etalase itu tak menjadi kabar baik bagi pelestarian mangrove di Indonesia. Pulau tetangga, Nusa Tenggara Timur, menyimpan buruknya pengelolaan hutan mangrove demi kepentingan investasi. Pada April 2019, hutan mangrove seluas 242 Hektar di Kabupaten Malaka dibabat PT Indi Daya Kencana (IDK) demi membuka tambak garam.
Pembabatan itu terjadi di Desa Weoe dan Weseben Kecamatan Wewiku sekitar 200 Ha, Desa Motaain Kecamatan Malaka Barat seluas 10 Ha, serta Desa Rabasa Wamean Kecamatan Malaka Barat seluas 32 Ha.
Kala itu Walhi NTT dan JPIC OFM yang tergabung dalam Tim Advokasi Lingkungan mengadukan perusakan ini ke kepolisian. Sayangnya hingga kini tak ada tindakan apapun untuk memperbaiki hilangnya mangrove itu.
“Tidak ada sama sekali rehabilitas, penanaman atau apapun,” ucap Direktur Eksekutif Daerah Walhi NTT, Umbu Wulang Tanaamahi Paranggi, ketika dihubungi pada Kamis (2/12/2021).
Selain di Kabupaten Malaka, kerusakan mangrove di NTT untuk investasi juga terjadi di Kabupaten Lembata. Hutan mangrove seluas 5 Ha dilakukan demi membuka tambak udang.
Umbu Wulang menyebutkan mangrove bermakna penting bagi warga maupun ekosistem. Hutan mangrove menjadi tempat mencari makan maupun pelindung dari rob, gelombang tinggi, hingga tsunami.
Ia menganggap sikap Jokowi yang hendak memamerkan hutan mangrove di Bali sebagai wujud pelestarian dalam menangani krisis iklims ebagai ironi. Nyatanya, kata dia, pemerintah selama ini justru memfasilitasi perusakan kawasan pesisir, termasuk mangrove, dan sempadan pantai.
“Ini yang dinamakan menanam satu pohon tetapi merusak ratusan hektar,” ujarnya.
Tak hanya itu, catatan Betahita.id sendiri penyusutan tutupan mangrove dalam rentang tahun 2000 hingga 2018 mencapai cukup luas. Data tutupan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan tutupan mangrove di Indonesia mencapai 3.237.480 Ha.
Namun 18 tahun kemudian menyusut menjadi 2.655.411 Ha. Sebanyak 582.068 Ha tutupan mangrove telah lenyap.
Separuh penyusutan itu terjadi di Maluku Utara seluas 171.822 Ha, Kalimantan Utara seluas 104.822 Ha, dan Kalimantan Timur seluas 67.957 Ha.
Share
