"Penjajah membunuh mereka dan kami harus melarikan diri," katanya.

Wilayah cagar alam Piripkura terletak di negara bagian Mato Grosso dan merupakan wilayah penting untuk agrobisnis Brasil. Suku Piripkura kalah dalam pertempuran melawan para penebang dan petani yang merebut wilayah mereka, meskipun sebenarnya wilayah mereka dilindungi oleh hukum.

Piripkura mengalami serangan dari luar selama satu generasi. Belakangan ini, laju kehancuran itu semakin cepat. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada awal November yang menyajikan bukti foto deforestasi, sebuah jaringan LSM mengklaim bahwa area hutan seluas hampir 24 kilometer persegi di cagar alam Piripkura telah dibabat habis antara Agustus 2020 dan Juli 2021. Luasnya setara dengan lebih dari 3.000 lapangan sepak bola.

Sementara cagar alam adat lainnya di seluruh Brasil juga berjuang melawan penebang, petani, dan penambang, masyarakat Piripkura menghadapi situasi yang sangat mengerikan.

"Mereka berada di ambang kepunahan dan bisa dibunuh dalam hitungan hari. Para penjajah semakin dekat dengan Baita dan Tamandua," kata Sarah Shenker, juru kampanye di LSM hak masyarakat adat yang berbasis di London, Survival International, kepada BBC.

Ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa orang luar dengan cepat merambah cagar alam Piripkura, kata Leonardo Lenin, mantan koordinator Funai, badan urusan adat pemerintah Brasil, yang bekerja secara ekstensif dengan suku-suku di Mato Grosso.

Sekjen LSM Observatorium Hak Asasi Manusia Adat (OPI), salah satu organisasi yang menulis laporan Piripkura, mengatakan bahwa saat ini deforestasi terlihat di beberapa titik yang jaraknya mencapai lima kilometer dari area terakhir yang dilalui Baita dan Tamandua. Jarak itu mungkin terdengar aman, tetapi dalam konteks ukuran cagar alam--2.430 kilometer persegi--sebenarnya sangat dekat.

"Mereka berada dalam bahaya besar, itu tidak diragukan lagi. Kami juga mendengar laporan yang mengatakan bahwa pengawas dari Funai dan badan perlindungan lingkungan Brasil telah diancam oleh para penjajah," kata Lenin.

Para ahli menyebut Piripkura sebagai suku yang tidak berhubungan atau terisolasi dengan dunia luar. Seluruh masyarakat atau kelompok yang lebih kecil tidak memiliki kontak reguler dengan tetangga mereka atau siapa pun.

Diperkirakan ada lebih dari 100 kelompok seperti ini di seluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada di wilayah Amazon. Isolasi seperti itu sering kali merupakan akibat dari bentrokan dengan penjajah, dan Piripkura juga mengalami kesulitan.

Puluhan anggota mereka terbunuh pada 1970-an, dibantai oleh penjajah atau tertular penyakit seperti flu. Meskipun bagi sebagian besar penduduk di dunia pilek adalah penyakit biasa, sistem kekebalan tubuh Piripkura belum pernah menemukan virus semacam itu dan hal itu terbukti mematikan bagi mereka. Selain mengurangi jumlah mereka, Lenin menjelaskan bahwa bentrokan tampaknya sangat mempengaruhi cara hidup Piripkura.

"Bahasa mereka mengandung kata-kata yang menggambarkan praktik pertanian, yang menunjukkan bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat agraris di masa lalu."

"Tapi sejak tahun 1970-an mereka menjadi pemburu nomaden. Ini adalah strategi bertahan hidup untuk selalu bergerak," imbuh Lenin.

Ketika Piripkura pertama kali dihubungi oleh Funai pada 1984, para pekerja melaporkan bahwa hanya ada 15-20 individu yang masih tinggal di seluruh area cagar alam. Namun, hanya Baita dan Tamandua yang terlihat sejak 1990-an.

Fabricio Amorim, pakar masyarakat adat tak terjamah yang juga bekerja dengan Piripkura, mengatakan Baita dan Tamandua menyebutkan keberadaan 'kerabat' yang masih berkeliaran di hutan dalam kontak sebelumnya.

"Masalahnya adalah mereka tidak pernah membahas soal kerabat-kerabat itu selama bertahun-tahun. Bukan berarti mereka mati, tapi itu juga bukan pertanda baik," ujar Amorim.

"Fakta bahwa kami tidak dapat mengatakan dengan pasti, tidak ada lagi Piripkura di area ini membuat pelestarian tanah mereka semakin penting," tambahnya.

Para pegiat hak masyarakat adat menyalahkan perusakan di cagar alam Piripkura yang semakin intens, khususnya di bawah kekuasaan Presiden Brasil Jair Bolsonaro.

Bahkan sebelum dia menjadi presiden pada 2019, Bolsonaro menyuarakan dukungannya untuk eksploitasi komersial yang lebih besar di Amazon. Dia juga menentang kebijakan cagar alam, meskipun hak tanah mereka dijamin oleh konstitusi Brasil.

Pada 1998, ketika masih menjadi anggota kongres, Bolsonaro mengatakan kepada surat kabar Correio Braziliense: 'memalukan', militer Brasil 'tidak seefisien' rekan-rekannya di AS dalam 'membasmi penduduk asli'.

Presiden berargumen bahwa penduduk asli Brasil, yang jumlahnya sekitar 1,1 juta dari 213 juta penduduk negara itu--menurut IBGE, kantor statistik nasional Brasil--seharusnya tidak berhak atas wilayah yang saat ini mencakup sekitar 13 persen wilayah negara, meskipun ketentuan tanah itu sudah ditetapkan oleh konstitusi Brasil saat ini dan mulai berlaku pada 1988.

Bolsonaro saat ini adalah presiden Brasil pertama sejak 1988 yang belum menandatangani satu dekrit perlindungan tanah adat. Kelompok hak asasi manusia telah melaporkan peningkatan konflik yang melibatkan masyarakat adat sejak Bolsonaro berkuasa.

Cagar alam Piripkura saat ini dilindungi oleh sebuah instrumen hukum yang dikenal sebagai Perintah Perlindungan Tanah, yang mencakup wilayah suku yang belum melalui proses panjang demarkasi resmi.

Perintah hukum perlu diterbitkan kembali secara berkala, tetapi pembaruan terkini pada September hanya memperpanjang perlindungan selama enam bulan lagi. Di tahun-tahun sebelumnya, periodenya berkisar antara 18 bulan hingga tiga tahun.

"Pemendekan ini menandakan adanya kesalahan dan memberikan harapan kepada penjajah bahwa mereka bisa mengambil tanah adat lebih cepat daripada nanti," Amorim percaya.

Perkembangan lain yang tak kalah mengkhawatirkan muncul pada Desember 2020. Layanan Geologi Brasil, sebuah lembaga pemerintah, mulai menerbitkan peta terperinci tentang kemungkinan lokasi sumber daya mineral bawah tanah (seperti emas) di wilayah Brasil. Kumpulan peta pertama secara khusus fokus pada wilayah utara Mato Grosso yang mencakup wilayah Piripkura.

Dalam sebuah pernyataan, Funai mengatakan kepada BBC bahwa mereka telah memberi Piripkura "semua bantuan dalam hal perlindungan wilayah, keamanan pangan dan akses ke layanan kesehatan".

"Ada juga operasi antarlembaga yang bertujuan untuk mengatasi pelanggaran di daerah itu," bunyi pernyataan itu.

Rita berkukuh bahwa janji seperti itu tidak cukup untuk menjaga masa depan sukunya. Kini Rita tinggal di cagar alam Karipuna setelah menikah dengan anggota suku itu, dan dia kadang-kadang membantu Funai dalam ekspedisi di Mato Grosso. Namun, dia belum pernah ke cagar alam Piripkura sejak awal pandemi dan khawatir dia akan menjadi satu-satunya anggota sukunya yang tersisa.

"Setiap kali saya mengunjungi cagar alam, saya melihat semakin banyak pohon tumbang. Ada banyak orang asing di sekitar sana. Mereka bisa dengan mudah membunuh saudara laki-laki dan keponakan saya," kata Rita memperingatkan.