Bank Dunia menyebutkan kebakaran hutan pada tahun 2019 menciptakan kabut asap, menyebabkan 900.000 orang melaporkan penyakit pernapasan, dan menelan kerugian 5,2 miliar Dolar AS.

"Kami mengamati area kerusakan yang lebih besar daripada perkiraan resmi karena teknologi terobosan memungkinkan kami mendeteksi lebih banyak luka bakar kecil dan lebih besar," salah satu penulis studi, David Gaveau, seperti dikutip dari reuters.

Gaveau menyebutkan melakukan riset dengan menggunakan data satelit, pembelajaran mesin, dan komputer super Google.

Meskipun demikian, sejalan dengan data resmi, studi tersebut menemukan laju deforestasi di Indonesia menurun selama empat tahun terakhir. Namun perhitungan tersebut memiliki angka berbeda.

Ketika Gaveau pertama kali melaporkan temuannya pada Desember 2019, pihak berwenang Indonesia mengatakan penelitiannya tidak kredibel karena tidak ditinjau oleh rekan sejawat pada saat itu. Gaveau pun mengatakan telah mengirimkan temuan peer review terbaru ke KLHK.

Seorang pejabat yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan di KLHK tidak menjawab permintaan konfirmasi atas permintaan dari Reuters.

Sebelumnya mereka mengatakan berkomitmen untuk mengurangi deforestasi meskipun tidak dapat sepenuhnya menghentikan pembukaan lahan untuk pembangunan.

Sebaliknya, ia bertujuan untuk mencapai "penyerap jaring karbon" di sektor kehutanan pada tahun 2030, yang berarti bahwa sektor tersebut akan menyerap lebih banyak emisi gas rumah kaca daripada yang dikeluarkannya.

Juru Kampanye WALHI, Wahyu Perdana, mendesak pemerintah untuk memastikan transparansi data deforestasi. Menurutnya penegakan hukum yang lemah dalam kasus kebakaran hutan akan membuat sulit untuk menekan deforestasi

"Lemahnya transparansi akan berdampak pada... penegakan hukum," kata dia.

Sementara Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin, juga mengatakan transparansi penting untuk menghindari potensi masalah dengan transfer dana internasional untuk negara-negara hutan di bawah perjanjian iklim global.