Nilai ekonomi karbon sendiri, dengan di dalamnya terdapat perdagangan karbon, telah diatur dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Pajak karbon tersebut maka akan tercapai keadilan antara energi yang tidak terbarukan, yang beberapa di antaranya mendapatkan subsidi, dengan energi terbarukan.

"Konsekuensinya adalah orang yang tidak ramah terhadap lingkungan, yang mencemari lingkungan, dia tentu harus membayar konsekuensi itu. Sehingga dana yang dibayar itu bisa dipakai untuk kepentingan energi yang lebih terbarukan, energi lebih ramah terhadap lingkungan," kata dosen magister eksplorasi geothermal Universitas Indonesia tersebut, seperti dikutip dari Antara. 

Analis Kebijakan Ahli Madya di Kementerian Keuangan Hadi Setiawan mengatakan tujuan dari penerapan pajak karbon bukanlah untuk penerimaan negara tapi mendorong perubahan perilaku demi mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca.

Pajak karbon, kaa dia, adalah salah satu instrumen nilai ekonomi karbon yang merupakan bentuk dari pungutan atas karbon.

"Tujuannya untuk mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Sehingga dapat digunakan untuk mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca dalam jangka menengah dan panjang," katanya.