Masyarakat Sipil Minta Alihkan Dana IKN Baru untuk Subsidi BBM
Penulis : Raden Ariyo Wicaksono
Energi
Senin, 12 September 2022
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Pemerintah kembali menghilangkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan memicu gelombang protes dari masyarakat. Kebijakan pencabutan subsidi BBM itu dilakukan dengan tetap melanjutkan pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) baru, yang membutuhkan anggaran sangat besar.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pokja 30, mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pembangunan IKN baru dan mengalihkan pendanaannya untuk mensubsidi BBM. Terlebih megaproyek IKN hanya akan menguntungkan oligarki penguasa lahan dan mengongkosi pelanggaran hak asasi manusia di sana.
"Dana publik dalam APBN seharusnya dikembalikan untuk kebutuhan dan kegentingan saat ini, yakni mensubsidi bahan bakar kendaraan rakyat. Dengan cara inilah pengurus negara seharusnya dapat melindungi masyarakat dari krisis ekonomi dan sosial," kata Mareta Sari, Dinamisator Jatam Kaltim, dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (8/9/2022).
Sepanjang menjabat, Presiden Jokowi tercatat telah 7 kali menaikkan harga BBM. Pada 3 September 2022 kemarin, Jokowi memutuskan mengubah harga solar subsidi menjadi Rp6.800 per liter, pertalite menjadi Rp10 ribu per liter, dan pertamax Rp14.500 per liter. Retata, kenaikan BBM tersebut berkisar sektiar Rp1.750 hingga Rp2.550 perliter.
Kenaikan harga BBM ini salah satunya menyebabkan kenaikan otomatis harga bahan pokok di seluruh Indonesia, termasuk di Kaltim. Pada 2022 Indonesia menganggarkan belanja BBM sebesar Rp502 triliun, angka ini adalah 2,5 kali lipat lebih tinggi dari anggaran 2021 sebesar Rp188 triliun. Namun, ditengah kondisi yang terjadi saat ini Presiden tetap melangsungkan pembangunan mega proyek IKN di Kaltim.
Padahal selama ini megaproyek IKN bukan hanya membungkam dan merampas ruang hidup dan makam-makam keramat Masyarakat Adat Suku Balik di sana. Namun juga telah menguntungkan para penguasa lahan yang menguasai 256 ribu hektare luas lahan IKN.
Yang mana di dalamnya terdapat 162 konsesi, mulai dari konsesi komersil kehutanan, perkebunan, sawit hingga batu bara yang dimiliki oleh para oligark, seperti Hashim Djojohadikusumo--saudara kandung Prabowo Subianto, Sukanto Tanoto hingga Luhut Panjaitan dan Reza Herwindo--anak dari Setya Novanto (Laporan Ibukota Baru Buat Siapa, 2019).
Selain itu, megaproyek IKN juga diperkirakan akan menguras dana publik yang berada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal dana ini seharusnya digunakan untuk kebutuhan rakyat, terutama di masa genting seperti saat ini, saat terjadi kenaikan harga energi.
Pada sidang paripurna pembahasan Rancangan APBN 2023, Joko Widodo menyebutkan, mega proyek IKN akan menggunakan dana yang berasal APBN untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan sebesar 19 persen dari total ongkos pembangunan Rp486 triliun. Artinya, akan ada Rp97 triliun dana yang berasal dari APBN untuk mega proyek ini.
Kebijakan ini jelas semakin memperparah krisis yang dihadapi oleh masyarakat, salah satunya akibat kebijakan untuk menaikan harga BBM. Melihat dari kebutuhan belanja BBM tahun 2022, maka dengan kesediaan anggaran sebesar Rp97 triliun ini justru dapat mengurangi belanja negara untuk BBM sebanyak hampir 20 persen.
Sebagai simulasi, jika dari besaran 19 persen dari total APBN yang akan digunakan adalah Rp97 triliun itu, jika dibelanjakan untuk BBM jenis pertalite dengan harga Rp10 ribu per liter, maka akan tersedia 9,7 miliar liter pertalite.
Dengan jumlah yang sebanyak ini, jika dibagikan kepada 273,5 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini, maka masing-masing penduduk mendapatkan 34,5 liter secara gratis. Ini setara dengan mengisi tangki bahan bakar sepeda motor Honda Merk Supra sebanyak 8-9 motor.
Sedangkan, jika 9,7 miliar liter pertalite dibagikan kepada seluruh penduduk Kaltim, yang berjumlah 3.849.832 jiwa, masing-masing orang mendapatkan 2.519,60 liter. Sehingga jika masing-masing penduduk Kaltim menggunakan sepeda motor dengan penggunaan pertalite rata-rata 4 liter per hari, maka dalam waktu 1,7 tahun mereka dapat mengendarainya secara gratis, bebas tanpa mengeluarkan uang BBM.
Share
