BETAHITA.ID - Direktur PT Bahari Mineral Nusantara (BMN) berinisial FKR (35) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penambangan nikel ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di Kawasan Hutan Produksi Komplek Hutan Lasolo, Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra). FKR diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Penetapan tersangka FKR ini dilakukan Penyidik Balai Gakkum Wilayah Sulawesi pada 27 September 2022 kemarin. Tim penyidik akan segera mengirimkan berkas perkara (Tahap 1) ke Kejaksaan Tinggi Sultra untuk diperiksa oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Atas perbuatannya, FKR dijerat dengan Pasal pidana berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, dan/atau Pasal 89 ayat (1) huruf b dan/ atau Pasal 91 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a dan d UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf d UU 11/2020 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ini terungkap berawal dari operasi gabungan pengamanan hutan pada 11 Agustus 2022 oleh Gakkum KLHK wilayah Sulawesi bersama Polda Sultra dan Brimob Polda Sultra. Dalam operasi tersebut tim berhasil mengamankan satu karung sampel ore nikel hasil penambangan ilegal, satu unit excavator dan satu unit mobil merek Toyota Hilux double cabin yang saat ini dititipkan di Kantor Rupbasan Kota Kendari.