Meragukan Klaim Penurunan Laju Deforestasi Jokowi
Penulis : Aryo Bhawono
Deforestasi
Rabu, 19 April 2023
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Presiden Jokowi menyebutkan penurunan laju deforestasi, penurunan kebakaran hutan, dan peningkatan rehabilitasi hutan serta mangrove dalam sambutan upacara pembukaan Hannover Messe 2023 di Hannover Congress Centrum, Hannover, Jerman, pada Minggu, 16 April 2023. Aktivis lingkungan meragukan klaim ini.
Jokowi menyebutkan klaim ini sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga keberlangsungan lingkungan serta upaya melaksanakan transisi energi.
“Laju deforestasi turun signifikan dan terendah 20 tahun terakhir, kebakaran hutan turun 88 persen, rehabilitasi hutan 600.000 hektar hutan mangrove yang akan selesai direhabilitasi di tahun 2024, terluas di dunia, juga dibangun 30.000 ha kawasan industri hijau,” tuturnya.
Namun angka ini dibantah oleh Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, Ia mencontohkan kejadian deforestasi skala besar di Teluk Bintuni, Papua. Buktinya, proyek gas raksasa Liquefied Natural Gas (LNG) Tangguh seluas 5.966,9 kilometer persegi telah merusak ekosistem mangrove Teluk Bintuni.
"Eksploitasi proyek gas raksasa LNG Tangguh di Teluk Bintuni mengharuskan dilakukan penebangan hutan mangrove di Distrik Babo yang didiami suku Sumuri, yang sekarang dijadikan lokasi berdirinya pabrik LNG seluas sekitar 3.500 ha," ujar Haris seperti dikutip dari Suara pada Senin (18/4/2023).
Hutan mangrove di Bintuni adalah hutan bakau seluas 225.367 ha atau 52 persen dari total keseluruhan hutan mangrove di Papua Barat. Luasnya berkurang sejak eksploitasi dimulai pada 2022.
Kini kondisi hutan mangrove Teluk Bintuni, terutama di kawasan pesisir Tanah merah, yang mengalami kerusakan sangat parah.
Kerusakan ini berimbas pada keseimbangan ekosistem di wilayah pantai. Sebab, hutan mangrove memiliki peran vital sebagai filter alami untuk memproses air limbah dan mengurangi polusi serta sebagai habitat berbagai flora dan fauna.
"Akar mangrove yang kuat dapat menahan erosi dan melindungi pantai dari abrasi dan kekeringan. Hutan mangrove juga menjadi habitat bagi banyak satwa liar, seperti burung, ikan, dan udang, yang bergantung pada ekosistem ini untuk kehidupan mereka," ucapnya.
Selain itu, proyek LNG Tangguh ini juga disebutnya mengganggu aktivitas masyarakat suku pesisir seperti, suku Sumuri, suku Sebiyar, dan suku Irarutu.
Ia menyebut eksplorasi itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Karena itu, KNPI menuntut aparat penegak hukum bertindak tegas dengan menjerat para pelaku dengan tindak pidana selain sanksi administratif.
"Jika perusakan hutan dilakukan secara berkelanjutan dan merusak luas, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 20 tahun dan/atau denda maksimal Rp10 miliar. Pelanggar juga dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tindakannya," pungkasnya.
Terpisah, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, menyebutkan klaim Jokowi merupakan gimmick, yang sudah sering dilakukan dalam berbagai forum internasional. Fakta penting di belakang gimmick itu adalah ketidakberpihakan kebijakan pemerintah dalam perbaikan lingkungan.
“Seperti kita tahu, misalnya soal Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan Jokowi kemudian disahkan oleh DPR, itu sangat merugikan lingkungan. Angka itu diragukan, seperti ketika kita meragukan keberpihakan pemerintah terhadap lingkungan,” ucap dia.
Share
