Proyek infrastruktur gas baru di Asia saat ini diperkirakan mencapai lebih dari US$350 miliar, jumlah ini tiga kali lipat perkiraan investasi untuk Eropa. Investasi besar ini konon ditujukan untuk memungkinkan ekonomi negara-negara Asia termasuk China, Filipina, dan Vietnam dan Indonesia untuk mengurangi penggunaan batu bara.

Namun berbagai analisis menemukan bahwa perluasan LNG telah eksisting saat ini dan yang direncanakan di masa mendatang, justru akan meningkatkan emisi pada tingkat yang berbahaya.

Hasil penelitian juga menunjukkan penggunaan gas fosil untuk pembangkit listrik, pemanas pada gedung, dan industri memberikan kontribusi kematian dini yang hampir sama dengan penggunaan batu bara di 96 kota di seluruh dunia pada 2020. Komponen terbesar dari gas fosil adalah metana, gas rumah kaca terkuat kedua setelah karbon dioksida dalam hal seberapa besar kontribusinya terhadap pemanasan global.

Padahal di sisi lain, listrik berbasis energi terbarukan kini menjadi pilihan daya termurah di sebagian besar wilayah. Menurut penelitian, energi terbarukan sudah menjadi opsi default untuk penambahan kapasitas di sektor ketenagalistrikan di hampir semua negara dan mendominasi investasi saat ini.

Sebanyak 90 persen dari semua upaya dekarbonisasi akan memerlukan pemanfaatan energi terbarukan melalui pasokan listrik yang murah, peningkatan efisiensi, penerapan elektrifikasi, dan penggunaan sumber energi yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan pencapaian tujuan iklim pada 2050 akan sangat tergantung pada langkah-langkah yang tepat yang diambil pada 2030.

"Di Indonesia, industri Gas dan LNG tidak lepas dari problem pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan. Dari genosida di Aceh hingga ekosida di Sidoarjo, Jawa Timur trend perusakan mengiringi berbagai proyek gas di Indonesia," kata Fanny Tri Jambore, Manajer Kampanye Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dalam keterangan tertulis, Kamis (4/5/2023).

Ekosida dimaksud Jambore adalah bencana yang terjadi akibat operasi gas yang dikerjakan oleh PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur memicu tragedi masif bernama "Lumpur Lapindo" yang menenggelamkan wilayah seluas 900 hektare dan mengusir lebih 100 ribu jiwa dari kampung-kampung mereka.

Pada akhir tahun lalu dokumen yang berisi kesaksian sebelas korban dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan minyak dan gas terbesar di Amerika Serikat, ExxonMobil, di Aceh, yang dirilis ke publik oleh Pengadilan Distrik Washington D.C pada pertengahan Agustus 2022. Konflik lain terkait industri gas dan LNG di indonesia menyeruak di Bali, saat rencana pembangunan Terminal LNG di kawasan Sanur, ditolak warga karena mengancam kelestarian hutan mangrove, terumbu karang dan kawasan suci warga.

"Dukungan negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan, ataupun institusi pembiayaan seperti ADB untuk ekspansi LNG juga akan menimbulkan risiko yang cukup besar terhadap dekarbonisasi, keamanan energi, dan perlindungan lingkungan," ujar Jambore

Dengan dalih "keamanan energi" saat ini mereka terus mempromosikan penciptaan dan perluasan pasar LNG di Indonesia, membuat riset dan peta jalan energi di Indonesia dan mengumumkan bantuan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia sebesar puluhan miliar dolar untuk proyek-proyek LNG.

Padahal mempromosikan gas, yang merupakan bagian dari bahan bakar fosil di Indonesia tidak hanya bertentangan dengan langkah-langkah pencegahan pemburukan dampak perubahan iklim, tetapi juga membuat pasokan energi semakin tidak stabil mengingat harga gas yang fluktuatif.

Statistik Migas 2021 yang dikeluarkan Kementerian ESDM menunjukkan bahwa produksi gas bumi selama periode 2016-2021 menunjukkan tren pertumbuhan negatif, pada 2016 produksi gas bumi sebesar 1.403 Milion Barrel Oil of Equivalent Per Day (MBOEPD) menjadi 1.178 MBOEPD di 2021.

Hal yang sama terjadi dengan lifting gas bumi (hasil produksi siap untuk dijual) mengalami penurunan dari 1.188 MBOEPD menjadi 995 MBOEPD. Dengan produksi dan cadangan gas yang semakin menurun, mendorong Indonesia semakin tergantung pada gas akan menjebak Indonesia pada situasi yang rentan dan semakin jauh dari kemandirian energi.

"Berkaca pada situasi ini, promosi gas dan LNG serta hal-hal turunannya seperti penggunaan co-firing hidrogen dan amoniak pada PLTU, tidak dapat dianggap sebagai transisi energi, tetapi lebih merupakan upaya untuk mengakomodasi kepentingan korporasi untuk terus menggunakan bahan bakar fosil," terang Jambore.

"Agenda sebenarnya di balik ini adalah untuk meningkatkan kontrol korporasi atas pasar energi dengan menggunakan isu perubahan iklim sebagai peluang untuk mencapai tujuan tersebut," imbuh Jambore.

Jambore menambahkan, investasi yang masih mendorong penggunaan bahan bakar fosil (seperti proyek amoniak PLTU Suralaya di Banten atau Proyek LNG Blok Masela di Laut Arafura) merupakan fase lain dari kolonialisme abad ke-21 dengan kedok transisi energi.

"Sudah seharusnya Indonesia menghentikan penggunaan energi fosil dan mulai meningkatkan pembangkit listrik berbasis energi bersih, terbarukan, dan berkeadilan, bukannya terjebak pada solusi-solusi palsu," tutup Jambore.