“Lalu, beberapa kegiatan yang bisa signifikan menurunkan deforestasi, terutama pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan gambut, dan pengendalian karhutla. Artinya kami lakukan operasi TMC sebelum terjadi kebakaran sehingga tdk terjadi lagi kebakaran,” kata Ruandha dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 26 Juni 2023.

“Lalu ada pembatasan alokasi kawasan hutan khususnya untuk hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Kemudian ada pengelolaan hutan lestari melalui multiusaha, perhutanan sosial yang menumbuhkan banyak tanaman baru, dan rehabilitasi,” tambah Ruandha. 

Ruandha mengungkapkan kondisi penutupan lahan dan hutan Indonesia bersifat dinamis, didorong oleh kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya. Perubahan tutupan hutan terjadi dari waktu ke waktu, diantaranya disebabkan konversi hutan untuk pembangunan sektor nonkehutanan, perambahan, dan kebakaran hutan maupun kegiatan rehabilitasi hutan.

"Untuk mengetahui keberadaan dan luas tutupan lahan baik berhutan maupun tidak berhutan, kami melakukan pemantauan hutan dan deforestasi setiap tahun," kata Ruandha. 

KLHK melakukan pemantauan hutan dan deforestasi pada seluruh daratan Indonesia seluas 187 juta hektare, di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Hasil pengamatan juga berdasarkan pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dalam program Kebijakan Satu Peta (KSP). 

Pemantauan dilakukan dengan data utama citra satelit landsat yang disediakan Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (OR-PA) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan diidentifikasi secara visual oleh tenaga teknis penafsir KLHK yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pemantauan tersebut dilakukan selama 1 tahun, mulai dari 1 Juli 2021 hingga 30 Juni 2022. 

Hasil pemantauan hutan Indonesia pada 2022 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 96,0 juta hektare atau 51,2 % dari total daratan. Dari luas tersebut, 92,0% dari total luas berhutan atau 88,3 juta hektare berada di dalam kawasan hutan. 

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen PKTL Belinda A. Margono mengatakan, pihaknya menghitung angka deforestasi terbaru ini berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 119,4 ribu hektare dikurangi reforestasi sebesar 15,4 ribu hektare.

Sebagai pembanding, deforestasi Indonesia tahun 2020-2021 adalah sebesar 113,5 ribu ha, yang berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 139,1 ribu ha dikurangi reforestasi sebesar 25,6 ribu ha.

Belinda mengatakan, luas deforestasi bruto tahun 2021-2022 tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder, yaitu 106,4 ribu hektare (89,1%), di mana 70,9% atau 75,4 ribu ha berada di dalam kawasan hutan dan sisanya seluas 31,0 ribu ha atau 29,1% berada di luar kawasan hutan.

Secara luasan, provinsi yang mengalami tingkat deforestasi tertinggi adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Riau. 

Luas lahan berhutan Indonesia di 2022 seluas 96 jt ha atau 51,2% dari total daratan, di mana 92% dari total luas berhutan atau 88,3 juta hektare di dalam kawasan hutan. Artinya di luar kawasan juga masih ada, tapi dominan berada di dalam kawasan hutan.

“Jadi tidak benar kalau dikatakan hutan kita sudah habis, jadi masih ada 51,2% daratan kita itu berhutan,” kata Belinda.  

“Kita tidak mencatat yang hilang saja, tapi dari areal yang dulunya tidak berhutan, kemudian jadi hutan juga kita catat. Ini yang kita sebut sebagai reforestasi. Kita catat seluas 15.416 hektare,” kata Belinda.  

Belinda mengatakan, KLHK turut menghitung deforestasi ketika hutan alam menjadi hutan tanaman. Kemudian pihaknya menghitung reforestasinya. 

“Kalau HTI (hutan tanaman industri), karena itu adalah sebuah siklus, tidak kita hitung sebagai deforestasi. Namun untuk laporan GRK kita catat semua,” kata Belinda. 

Belinda mengatakan hasil pemantauan deforestasi ini akan dikeluarkan dalam bentuk rekalkulasi berbentuk buku dan tersedia secara daring.