Menurut Fabby, pemerintah perlu menyiapkan paket pembiayaan transisi yang komprehensif. Pendanaan, katanya, harus mencakup persiapan masyarakat, terutama mereka yang bekerja di industri pertambangan batu bara, untuk beradaptasi dengan pasar tenaga kerja baru.

Itu termasuk pelatihan ulang untuk menyelaraskan keterampilan mereka dengan kebutuhan pasar. Dengan kata lain, bukan hanya biaya teknis untuk pensiunnya armada batu bara, pengembangan energi terbarukan, dan peremajaan jaringan saja.

“Pemerintah pusat harus memberikan bantuan khusus bagi daerah yang sangat bergantung pada ekonomi batubara,” ucap Fabby.

Penasihat Senior Lembaga Keuangan Asia Tenggara dari Financial Futures Center (FFC), Eunjoo Park-Minc, setuju peran penting pemerintah selama masa transisi, terutama dalam merancang kerangka kebijakan yang mendukung yang memungkinkan sektor swasta untuk berpartisipasi.

“Peran investor dalam masa transisi ini adalah mengembangkan mekanisme pembiayaan yang inovatif. Untuk membuatnya lebih katalitik, kita membutuhkan kerangka kebijakan yang mendukung untuk membuatnya bekerja,” ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Eunjoo, perlu pula adanya kerja sama internasional, karena sebagian besar proyek (transisi energi) berlangsung di negara berkembang sedangkan pembiayaan terutama berasal dari negara maju.

Veronica Joffre, Senior Gender and Social Development Specialist, Asian Development Bank (ADB), sebagai salah satu bank multilateral yang mendanai transisi energi, mengingatkan pentingnya aspek keadilan.

“Salah satu aspek ETM (Energy Transition Mechanisms) adalah keadilan. Hal ini berarti potensi dampak sosial harus dikaji mendalam dan dikelola, termasuk ketenagakerjaan, rantai pasok, dan lingkungan,” kata Veronica.

Pencapaian emisi net-zero, imbuh Veronica, adalah jalan untuk masa depan. Untuk itu, transisi menuju kesana harus dirancang secara sadar.