BETAHITA.ID -  Sejak Januari 2020, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pelarangan ekspor nikel, namun ekspor nikel sebanyak 5 juta ton yang baru-baru ini terjadi merupakan sebuah pelanggaran konstitusi yang harus ditindak tegas pemerintah. 

Muhammad Al Amin, Direktur Walhi Sulawesi Selatan menyebut penyelundupan nikel ke luar negeri adalah penghianatan pengusaha dan pemerintah terhadap rakyat dan konstitusi. "Hal ini menandakan bahwa pemerintah tidak ketat dalam mengawasi perusahaan-perusahaan yang sedang mengolah nikel di Indonesia," katanya dalam konferensi pers Dampak Bahaya Ekspor Nikel ke China, Sabtu, 8 Juli 2023.

Selain ekspor nikel ilegal, praktek-praktek pertambangan nikel dan smelter nikel di Sulawesi memberikan dampak yang serius terhadap lingkungan dan mayarakat, di mana industri nikel membutuhkan pasokan listrik yang besar sehingga perusahaan-perusahaan smelter membangun PLTU Captive di kawasan industri yang menimbulkan persoalan serius terhadap lingkungan dan masyarakat.

Menurut Amin, KPK melalui satuan Koordinasi dan Supervisi wilayah V baru-baru ini mengungkap adanya dugaan ekspor ilegal bijih nikel ke China sejak awal 2020. Jumlah ekspor diperkirakan mencapai 5 juta ton selama 2021-2022. Temuan tersebut didasarkan atas perhitungan selisih jumlah ekspor biji nikel dari Indonesia ke China. Hal ini diperkirakan merugikan negara sebesar ($ 51,8 juta) dalam bentuk royalti dan pajak ekspor.