“Lahan seluas kurang lebih 6.746 Hektare yang dikuasai PT HIP merupakan transmigrasi dan kebun produktif yang kami kelola sebelumnya,” katanya.

Hingga saat ini, sertifikat lahan belum dikembalikan ke kami, kata Fatrisia. Berdasarkan informasi pihak perbankan bahwa sertifikat lahan kini telah berada ditangan perusahaan, artinya melakukan talangan kepada perbankan. Masyarakat juga tidak pernah menerima dana bagi hasil rutin sejak 2008, awal kemitraan dimulai. Dari total 15 tahun kerjasama, contoh di salah satu koperasi kami hanya menerima tidak sampai 5 juta rupiah. 

“Sehingga untuk menutupi kebutuhan harian beberapa dari kami harus bekerja sebagai buruh tempel (Buruh Harian Lepas). Kami tidak pernah merasakan keuntungan selama bermitra dengan PT HIP,” tambah Fatrisia.

Mantan Bupati Buol Periode 2017-2022, Amirudin Rauf mengatakan perkebunan sawit yang besar tidak akan memberikan apa-apa, justru mendatangkan kemudaratan. Lebih banyak kemudaratan dari manfaatnya. Masuknya modal pada sektor sumber daya alam di perkebunan besar tidak akan menciptakan kesejahteraan tapi hanya akan mewariskan kemiskinan kepada generasi penerus. “Disitulah pentingnya negara hadir dalam mengelola sumber daya alam. Negara harus berada di tengah-tengah dan jika bisa berpihak ke rakyat,” kata Amirudin dalam Konferensi Pers Menuntut Tanggung Jawab PT HIP Dalam Pemenuhan Hak-hak Petani Plasma di Kabupaten Buol, Sulteng.

Amirudin menyebut, sekarang saatnya masyarakat Buol menerima kembali apa yang menjadi hak mereka. Semua pihak termasuk Pemerintah Daerah dan DPRD Buol harus turun tangan perjuangkan nasib masyarakat. Pemerintah daerah harus alokasikan anggaran cukup dalam mengawal kasus ini, agar masyarakat mendapatkan keadilan. Karena hanya dengan dukungan pemerintah perjuangan ini akan berjalan. “Jangan keluarkan rekomendasi kepada perkebunan besar karena akan mendatangkan bencana dan mewariskan kemiskinian,” ungkapnya.

Senada dengan hal tersebut, Achmad Surambo, Direktur Eksekutif Sawit Watch menambahkan salah satu bentuk konflik tenurial yang sangat tinggi di perkebunan sawit adalah konflik kemitraan. Hal ini akan terus meningkat jika pemerintah tidak mempunyai mekanisme yang efektif dan efisien dalam penyelesaian kasus. 

Sawit Watch mencatat, terdapat sebanyak 1073 kasus konflik sosial di perkebunan sawit Indonesia. Pendataan tipologi konflik ini dibagi menjadi beberapa kelompok, pertama konflik tenurial 57 persen, kedua konflik antara isu 34,3 persen dan ketiga konflik kemitraan 8,7 persen. “Konflik tenurial mendominasi konflik di perkebunan,” ungkapnya.

Konflik kemitraan di PT HIP merupakan salah satu bentuk pembiaran penyelesaian konflik kemitraan oleh para pemangku kebijakan. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut dan menimbulkan dampak merugikan yang semakin besar bagi banyak pihak.

“Salah satu hal yang perlu dikembangkan adalah usaha skala kecil yang dimiliki petani kecil bukan besar, perusahaan cukup berada di hilir dan bukan berbasis lahan,” tutupnya.