“Hal ini mengakibatkan menurunnya kualitas DAS, baik hulu maupun hilir, mencakup wilayah sungai Aceh Meureudu, Teunom Lambuso, Woyla Batee, Baro Kluet dan Jambo Aye,” katanya. Tidak hanya itu, Om Sol menambahkan, pertambangan ilegal ini juga menimbulkan konflik satwa dan deforestasi.

Menurut Om Sol, seharusnya monitoring dan evaluasi oleh pemerintah melalui ESDM, dan inspektur tambang terhadap aktivitas perusahaan pertambangan perusak lingkungan, “Harus dilakukan secara rutin untuk mencegah masalah lingkungan seperti ini terjadi lagi,” katanya.

Penegakan hukum harus diperkuat dengan tuntutan vonis maksimal, baik penjara maupun denda, untuk memutus mata rantai. “Bisnis pendukung dari bahan bakar ilegal, mercuri, sewa alat berat, jual beli hasil tambang, dan lainnya harus diputus," kata Om Sol.

Sebelumnya, masyarakat Kecamatan Kluet Tengah membuat petisi untuk menutup aktivitas perusahaan tambang di wilayahnya. Mukhlis Anwar, Camat Kluet Tengah seperti dilansir waspadaaceh mengatakan, tuntutan dalam petisi tersebut kekhawatiran dan aspirasi masyarakat yang perlu direspons pemerintah.

Mukhlis menyebut, terjadi pencemaran air sungai Manggamat, sehingga masyarakat tidak mendapat air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, “Kemudian berdampak pada aktivitas masyarakat lainya,’ ungkapnya. 

Om Sol menambahkan, untuk monitoring dan evaluasi harus rutin dilakukan. Ini bukti nyata bahwa pemerintah gak serius memantau kinerja perusahaan-perusahaan pertambangan dalam mentaati aturan. “Sehingga kegiatan tersebut mencemari sungai dan menganggu aktifitas masyarakat,” tutup Om Sol.