Unhas Dorong Pemda Rancang Kajian Risiko Bencana di Sulawesi

Penulis : Gilang Helindro

Lingkungan

Selasa, 08 Agustus 2023

Editor : Sandy Indra Pratama

BETAHITA.ID -  Universitas Hasanuddin (Unhas) mendorong semua pemerintah daerah (pemda) di Sulawesi untuk menyusun dokumen kajian berkaitan dengan risiko dan mitigasi bencana di Sulawesi. Prof Dr Adi Maulana, Ahli Geologi dan juga Wakil Rektor Unhas, Makassar, mengatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh Sulawesi, saat ini sedang berjaan dengan Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. 

“Telah berhasil melaksanakan kegiatan penting dalam upaya penanggulangan bencana, saat ini diawali dengan penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana,” katanya saat dihubungi Senin, 5 Agustus 2023.

Unhas secara umum akan memberikan dukungan sesuai kapasitas yang dimiliki. Dan juga, memberikan gambaran analisis beberapa hal yang menjadi penyebab risiko bencana tinggi di Sulawesi. “Dan hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak yang diberikan,” tambah Prof Adi.

Prof Adi menjelaskan, kegiatan terakhir Pusat Studi Kebencanaan (PSB) dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (Unhas) bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, telah berhasil melaksanakan kegiatan penting dalam upaya penanggulangan bencana, Rabu 14 Juni 2023, lalu.

Muhammad Taufik, Koordinator Jaringan Tambang Sulawesi Tengah mengatakan wilayah pesisir Sulawesi Tengah digerus izin tambang, tidak hanya lingkungan rusak, nelayan juga beralih profesi bahkan kehilangan mata pencarian. Foto: Jatam Sulteng

Tujuan utama dari penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang potensi risiko bencana yang dihadapi oleh Kabupaten Morowali Utara. 

Prof Adi menambahkan, untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko bencana yang ada di wilayah Kabupaten Morowali Utara. Langkah-langkah pencegahan dan tindakan mitigasi yang tepat juga menjadi fokus utama dalam penyusunan dokumen ini.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada 2.216 peristiwa bencana alam di Indonesia selama periode 1 Januari-2 Agustus 2023. Sebagian besar bencana itu berupa banjir, yakni 758 kejadian, serta cuaca ekstrem 731 kejadian.

Kemudian ada 384 kejadian tanah longsor, 270 kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 31 kekeringan, 22 gelombang pasang/abrasi, 18 gempa bumi, serta 2 kejadian erupsi gunung api.

Berdasarkan wilayahnya, pada 1 Januari-2 Agustus 2023 bencana alam paling banyak terjadi di Jawa Barat, yaitu 382 kejadian. Di posisi berikutnya ada Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan dengan masing-masing 361 dan 177 kejadian.

BNPB mencatat, seluruh kejadian bencana itu membuat 3,03 juta orang menderita dan mengungsi, 5.537 orang luka-luka, 179 orang meninggal dunia, dan 11 orang hilang.

Bencana tersebut juga mengakibatkan 22.055 rumah mengalami kerusakan, rinciannya 2.948 rumah rusak berat, 3.132 rusak sedang, dan 15.975 rusak ringan. Kemudian ada 518 fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat bencana, terdiri dari 242 fasilitas pendidikan, 232 fasilitas peribadatan, serta 44 fasilitas kesehatan.

Dengan Dokumen Kajian Risiko Bencana ini, kata Prof Adi, diharapkan dapat merekomendasikan langkah-langkah mitigasi yang efektif dan terarah. "Sehingga masyarakat setempat dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi bencana," tutupnya.