ASEAN 2023: Indonesia Harus Dorong Komitmen Akhiri PLTU

Penulis : Gilang Helindro

PLTU

Minggu, 20 Agustus 2023

Editor : Sandy Indra Pratama

BETAHITA.ID - Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023, dapat mendorong negara anggota ASEAN lainnya untuk kesepakatan bersama mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca yang selaras dengan Persetujuan Paris.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut bahwa pemerintah Indonesia harus mendorong komitmen tegas untuk mengakhiri operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di negara ASEAN. 

“Serta memobilisasi dukungan dari negara ASEAN lainnya untuk mempunyai target pengakhiran operasional PLTU batu bara secara bertahap sebelum tahun 2050,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa, 15 Agustus 2023.

Menurut Fabby, Indonesia juga perlu meningkatkan pertumbuhan energi terbarukan di ASEAN, terutama pengembangan energi surya. Ia mendorong pembahasan menyoal penyediaan rantai pasok yang terintegrasi patut disepakati pada ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEN) yang akan berlangsung Agustus 2023. "Kami harapkan pada AMEM, Indonesia bisa mengusulkan Indonesia menjadi pusat manufaktur PLTS mulai dari teknologi polisilikon hingga modul surya," katanya. 

Penampakan PLTU Suralaya di Cilegon, Banten dari udara. Sektor energi, seperti industri kelistrikan yang menggunakan batu bara serta pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan (FOLU) merupakan sektor penyumbang emisi terbesar Indonesia. Dok Kasan Kurdi/Greenpeace

Di sisi lain, kata Fabby, beberapa negara ASEAN sudah mengembangkan manufaktur, namun masih terbatas di sel dan modulnya. Selain itu, pengembangan manufaktur belum terintegrasi, sementara di Indonesia, bahan baku seperti pasir silika untuk pembuatan komponen PLTS masih tersedia. 

“Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia dapat merekomendasikan ini sebagai kesepakatan bersama untuk membangun rantai pasok yang terintegrasi,” ungkapnya. 

Kemudian, ancaman iklim menjadi semakin serius bagi negara-negara ASEAN yang terdampak luas terhadap ketahanan pangan dan energi, serta kemajuan pembangunan di kawasan.

“Jika tidak ada upaya serius untuk mengurangi emisi global, maka dampak perubahan iklim akan membuat pertumbuhan ekonomi melebihi 6% di kawasan Asia Tenggara akan semakin berat,” katanya. 

Menurut laporan PLN, hingga 2021 Indonesia memiliki 126 unit PLTU yang tersebar di Unit Induk Wilayah (UIW), Unit Induk Pembangkitan (UIK), Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran (UIKL), serta Unit Induk Pembangunan (UIP) PLN di berbagai provinsi Indonesia. 

PLTU terbanyak berada di UIKL Kalimantan dengan jumlah 20 unit. Namun, total kapasitas terpasang PLTU di UIKL Kalimantan 777,5 MW. PLTU dengan kapasitas terpasang paling besar se-Indonesia berada di Jawa, yakni PLTU di wilayah kerja PT Indonesia Power yang total kapasitasnya mencapai 3.700 MW.

Berikut jumlah PLTU di Indonesia menurut pembagian wilayah kerja PLN 2021: Luar Jawa total 80 unit: UIW Bangka Belitung 4 unit, UIW Maluku dan Maluku Utara 2 unit, UIW Papua dan Papua Barat 2 unit, UIW Nusa Tenggara Barat 5 unit, UIW Nusa Tenggara Timur 4 unit, UIK Sumatra Bagian Utara 18 unit, UIK Sumatra Bagian Selatan 14 unit, UIKL Kalimantan 20 unit, UIKL Sulawesi 11 unit.

Di Pulau dengan total Jawa 42 unit: PT Indonesia Power 10 unit, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) 8 unit, UIK Tanjung Jati B 4 unit, UIK Jawa Bagian Barat 6 unit, UIK Jawa Bagian Tengah 9 unit, UIK Jawa Bagian Timur-Bali-Nusa Tenggara 5 unit.

Proyek Pembangkitan ada 4 unit: UIP Jawa Bagian Barat 1 unit, UIP Sulawesi Bagian Selatan 1 unit, UIP Sulawesi Bagian Utara 1 unit, UIP Sulawesi 1 unit.