BETAHITA.ID -  Walhi Aceh bersama Wali Lingkungan Aceh mendorong delapan isu menyoal lingkungan untuk penguatan substansi revisi RTRW Provinsi Aceh. Afifuddin Acal, Kadiv Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh menyebut, ada delapan isu yang didorong agar diintegrasikan dalam Qanun atau peraturan daerah baru Aceh.

Afif mengatakan, delapan isu tersebut sebagai solusi untuk mengatasi atau menjawab sengkarut ruang yang terjadi selama ini di Aceh. “Menurut kami delapan isu ini belum terakomodir secara baik dalam RTRW Aceh lama,” katanya saat dihubungi, Senin 2 Oktober 2023.

Delapan isu itu, kata Afif, meliputi kebencanaan, pembangunan infrastruktur terintegrasi dan ramah lingkungan, pengelolaan SDA berkelanjutan, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), kawasan ekosistem penting dan koridor satwa, kehidupan satwa liar, kawasan ekosistem mangrove, gambut dan karst, wilayah adat dan wilayah kelola rakyat, kawasan sosial dan budaya. “Kami melihat delapan isu ini mampu meminimalisir, sengkarut tata ruang di Aceh yang menempatkan Aceh dalam kondisi darurat ekologis,” katanya.

Munawir Abdullah, Kadiv Program Manager, Evaluasi dan Monitoring Walhi Aceh menyebut, jika mengacu pada rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas, ada potensi dan celah untuk kerusakan lingkungan, seperti penggabungan kawasan perkebunan skala besar dengan perkebunan rakyat, “Hal itu disatukan dalam pola ruangnya, dan akan memberikan dampak terhadap tumpang tindih pemanfaatan kawasan antara perkebunan skala besar dan perkebunan rakyat,” katanya.