“Beda dengan karhutla 2015 dan 2019 yang waktu itu harus pusat yang memimpin penuh pengendalian karhutla, lantaran Riau belum punya Perda. Perda sudah ada, mengapa kinerja Gubernur Riau sama saja,” ungkap Made. 

Hasil pantauan udara yang diambil Jikalahari 29 September 2023 di tiga titik menunjukkan pantauan drone asap tipis dari pagi hingga sore hari masih menyelimuti Kota Pekanbaru. Ini sejalan dengan pantauan Indek Kualitas Udara Pekanbaru sepanjang 24 hingga 29 September 2023 yang terus mengalami peningkatan. “Bahkan hari ini nilai ISPU Kota Pekanbaru 164 dan konsentrasi PM 2.5 bernilai 79,4 yang artinya tidak sehat,” kata Made.

Hasil analisis hotspot Jikalahari menggunakan Citra Satelit Terra-Aqua Sensor Modis sepanjang Januari hingga September 2023 menemukan 935 titik panas. Kota Dumai menjadi daerah dengan potensi kebakaran paling besar ditandai adanya 39 titik hotspot  dan Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan potensi kebakaran paling rendah.

Di areal korporasi Hutan Tanaman Industri (HTI) hotspot dengan confidence >70 persen ada 32 titik yang tersebar di 13 perusahaan yakni PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP), PT Sumatera Riang Lestari, PT Diamond Raya Timber, CV Alam Lestari, PT Kuartet Putra Melayu, PT Rimba Mutiara Permai, PT Sumber Maswana Lestari, PT Balai Kayang Mandiri, PT Bina Duta Laksana, PT Rimba Mandau Lestari, dan PT Ruas Utama Jaya. Sedangkan di konsesi HGU, hotspot dengan confidence >70 persen sebanyak 35 titik yang berada di 7 perusahaan antara lain PT Palma Satu, PT Budidaksa Dwi Kusuma, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Surya Dumai Agrindo, PT Alam Sari Lestari, PT Raja Garuda Mas Sejati, dan PT Teguh Karsawana Lestari.

Sepanjang 1 Januari hingga 18 September 2023 luas karhutla di Riau berdasarkan data Sipongi KLHK mencapai 2.220 hektare. Sedangkan berdasarkan data BPBD Riau karhutla di Riau seluas 1.184 hektare. Luasan karhutla tersebar di Rokan Hulu 32 hektare, Rokan Hilir 236 hektare, Dumai 113 hektare, Bengkalis 378 hektare, Kepulauan Meranti 24 hektare. Siak 42 hektare. Kemudian Pekanbaru 40 hektare, Kampar 86 hektare, Pelalawan 91 hektare, Indragiri Hulu 49 hektare, Indragiri Hilir 91 hekatare, dan Kuantan Singingi 2 hektare. 

Made berharap, setelah Presiden Joko Widodo mengambil alih kepemimpinan Gubernur Riau Syamsuar, Presiden Jokowi segera memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan dan pelayanan kesehatan. Kelompok rentan yaitu bayi, balita dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang disabilitas, orang lanjut usia dan kelompok masyarakat marginal.

“Jangan sampai menunggu masyarakat meninggal karena terpapar polusi asap seperti peristiwa Karhutla 2015/2019. Intinya, selain memadamkan api, menyelamatkan kesehatan masyarakat Riau juga harus seiring dengan pemadaman api,” kata Made.

Sebelumnya, DR Elviriadi, pakar lingkungan di Riau menilai kebijakan Gubernur Riau kurang efektif dalam penetapan darurat karhutla.  “Pentingnya evaluasi, dan perlu dicermati sejauh mana kinerja pemerintah dalam mendorong ketaatan dunia usaha dan masyarakat untuk tidak lagi membuka lahan dengan membakar,” katanya.

Selain itu, kata Elviriadi, upaya pemadaman yang masif tanpa ikhtiar sistematis memulihkan gambut itu sebuah pemaksaan opini kepada publik.

Status siaga darurat Karhutla tahun 2023 berlaku selama 9 bulan. Terhitung 13 Februari sampai 30 November 2023 mendatang dan diprediksi masih akan berpotensi karhutla. Sedikitnya ada 8 poin arahan Gubernur Riau untuk menghadapi Karhutla tahun 2023. Poin itu adalah, pertama, membentuk dan mengaktifkan posko satgas kebakaran hutan dan lahan tingkat kabupaten kota sampai di tingkat desa. Kedua, deteksi dini dan pengecekan lapangan titik hotspot serta lakukan penanganan secara cepat dan tepat. Upayakan pemadaman sedini mungkin agar tak membesar dan meluas.

Ketiga, melakukan patroli rutin, mandiri, terpadu dan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak buka lahan dengan cara membakar. Keempat, menyiagakan seluruh sumber daya baik personil, SDM maupun sarana prasarana kebakaran hutan dan lahan seperti mesin pompa pemadam, selang, kendaraan operasional, sekat kanal, embung, menara pemantau api dan memastikan sarana prasarana tersebut berfungsi dengan baik, serta menyiapkan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Kelima, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait (Forkompimda, TNI, Polri, dunia usaha, tokoh masyarakat/adat/agama, akademisi, media massa dan masyarakat relawan/mpa). Keenam, melaksanakan apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka untuk mengantisipasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Ketujuh melakukan upaya pembasahan lahan gambut terutama di wilayah rawan Karhutila. Kedelapan, menyiapkan sekat kanal dan embung air.