Ia menyebutkan angka ini bersumber dari pendataan yang dilakukan Greenpeace dan TheTreeMap. Mereka juga mengungkapkan bahwa pada akhir tahun 2019 saja, terdapat total luas sekitar 3.118.804 ha tanaman kelapa sawit di kawasan hutan. Sekitar setengahnya (1.552.617 ha) merupakan milik perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Dalam rilis itu Pantau Gambut juga menyebutkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) pernah mengklaim lahan sawit seluas 700.000 ha di kawasan hutan telah mendapatkan Hak Guna Usaha. Artinya, menurut Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, lahan yang sudah mendapat status HGU dari Kementerian ATR/BPN itu sudah bukan lagi kawasan hutan. Artinya sudah mendapat pemutihan status. 

Eddy  juga menyanggah kebijakan pemutihan merugikan negara puluhan triliun. 

Namun klaim GAPKI bertentangan studi Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia. Studi mereka tentang kelapa sawit dalam kawasan hutan di Kalimantan Tengah menunjukkan realisasi pajak dari sektor sawit yang legal saja jauh dari potensi penerimaannya. Potensinya mencapai lebih dari Rp6,4 triliun namun pemerintah hanya mampu merealisasikan sebesar Rp2,3 triliun. Makin celaka, karena angka realisasi ini tidak hanya untuk sawit saja, melainkan juga seluruh seluruh sektor.  

Pada kasus sawit ilegal di Kalimantan Tengah juga terdapat ketidaksesuaian yang mencolok ketika merujuk pada data pengusahaan kelapa sawit di provinsi itu. Terdapat lebih dari 320 unit usaha perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Sebanyak 173 di antaranya dioperasikan secara ilegal, tanpa izin apapun. Dan dari kebun yang memiliki sebagian izin itu, hanya 2 yang memiliki HGU.