Politikus Indonesia Mungkin Buta Perubahan Iklim - Riset MCCCRH
Penulis : Gilang Helindro
Lingkungan
Minggu, 12 November 2023
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Perubahan iklim masih belum menjadi pembicaraan semua pihak di Indonesia, bahkan di level politikus. Riset Monash Climate Change Communication Research Hub (MCCCRH) Indonesia Node menemukan, topik ini pembahasannya masih elitis. "Perlu strategi untuk menjadikannya tema prioritas di tahun-tahun politik," demikian MCCCRH menyarankan.
Ika Idris, Chair MCCCRH Indonesia Node mengatakan, tanpa strategi khusus, topik-topik perubahan iklim yang berkaitan langsung dengan kepentingan hidup masyarakat bakal terkubur isu lainnya. Padahal, isu perubahan iklim sangat terkait dengan masalah seperti ketahanan pangan, pertanian di tengah perubahan iklim, hingga air bersih.
Riset MCCCRH Indonesia Node berlangsung pada Oktober 2019-Juli 2023. Meneliti 157 akun Facebook politikus seperti menteri, gubernur, dan wakil gubernur. Hasilnya, dari total tersebut, hanya 106 akun, sekitar 67,5 persen, yang pernah mengunggah konten berkaitan dengan perubahan iklim.
Unggahan itu tak merata. Kata Ika, unggahan terkait perubahan iklim dari kalangan ketua partai politik hanya 8 persen dibicarakan. Ini, kata Ika dalam acara Green Press, Rabu, 8 November 2023, "Jauh lebih rendah dibanding unggahan dari kelompok menteri yang mencapai 80 persen."
Sebagai jalan keluar, MCCCRH mengusulkan agar kampanye lingkungan di tahun politik mengembangkan sejumlah strategi, seperti riset, pengembangan produk semacam buku panduan perubahan iklim, mengenali sasaran kampanye, menarik dan menekan target kampanye, hingga menginspirasi dan menjadi rujukan publik.
Langkah lain yang tak kalah penting adalah menggali psikologi penerima pesan. “Kita harus identifikasi seberapa tahu politisi-politisi tentang isu perubahan iklim. Kemudian, lihat level dukungan mereka, tinggi atau rendah. Kita juga perlu tahu ketertarikan utama mereka,” ujar Ika.
Dia berharap, kolaborasi antara jurnalis dan peneliti semakin meningkat untuk mengkampanyekan isu perubahan iklim di tahun politik. Hal itu bisa dilakukan dengan bekerja sama dalam produksi dan publikasi riset menjadi berita yang dapat mengarusutamakan agenda masyarakat. “Idealnya, media massa menangkap agenda publik kemudian disampaikan ke penguasa,” ungkap Ika.
Share
