Menurut warga, mereka mengalami banyak tantangan, setiap kali masyarakat bersuara menyampaikan tuntutan atas haknya, warga kerap mendapat kriminalisasi, intimidasi, diskriminasi, bahkan perempuan pejuang dilecehkan secara verbal.

Terlebih Persetujuan Izin Lingkungan untuk PT FBA diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Persetujuan Izin Lingkungan ini terbit 2 bulan setelah perwakilan warga mendatangi KLHK di Jakarta, untuk menyampaikan penolakannya terhadap pertambangan. Padahal saat itu, kata warga, KLHK menyatakan belum memberikan persetujuan izin lingkungan atau izin lainnya, juga belum ada permohonan izin dari PT FBA kepada KLHK.

Terbitnya Persetujuan Izin Lingkungan untuk PT FBA ini membuat warga marah dan kecewa, sehingga membuat masyarakat tidak lagi percaya kepada pemerintah. Mereka menganggap tidak ada satupun pemerintah yang bersedia membuka mata, telinga dan menggunakan kebijakannya untuk hak warga.

Perwakilan masyarakat Pasar Seluma, yang juga sebagai Koordinator REMIS (Perempuan Menggugat Keadilan Ekologis), Nevi Anggraeni, mengatakan saat ini pemerintah sibuk kampanye mendatangi rakyat di setiap provinsi, untuk membangun citra baik dan meminta suara rakyat, namun tak ada yang mendatangi rakyat berkonflik apalagi menjanjikan penyelesaian atas permasalahan yang rakyat hadapi.

“Kami sudah puas mendatangi semua instansi pemerintah, bahkan sudah bertemu Presiden Jokowi. Semuanya seakan tutup mata, telinga, sama sekali tidak peduli yang apa yang sudah kami suarakan dan juangkan,” kata Nevi.

Masyarakat Pasar Seluma dan pesisir barat Seluma mayoritas bermata pencarian sebagai nelayan, dan aktivitas pertambangan berada di wilayah tangkap nelayan, sehingga adanya pertambangan mengancam perekonomian nelayan.

Timbul dan hidupnya konflik horizontal di antara masyarakat yang kontra tambang dengan beberapa masyarakat yang pro tambang menimbulkan rusaknya tatanan sosial yang merugikan masyarakat Pasar Seluma, bahkan terjadi pelecehan seksual oleh karyawan perusahaan terhadap pejuang lingkungan yang mengganggu mental perempuan tersebut.

Zemi Sipantri, Anggota Koalisi Rakyat Pesisir Barat Seluma menyebut, dari banyak hal yang sudah dilakukan oleh warga dan atas sikap yang diberikan oleh pemerintah, warga yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Pesisir Barat Seluma menyatakan sikap tidak percaya pemerintah.

"Sebentar lagi pemilu, calon presiden sibuk kampanye mementingkan kepentingannya sendiri, tidak ada lirikannya terhadap kami yang sedang berkonflik dengan perusahaan, maka dari itu kami kecewa dan kami tidak percaya lagi kepada pemerintah,” ujar Zemi.

Manager Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu, Puji Hendri Julita Sari, menganggap wajar bila masyarakat pesisir barat menyatakan sikap tidak percaya terhadap pemerintah. Mengingat apa yang warga alami dan rasakan. Pernyataan masyarakat, kata Puji, menunjukkan kegagalan rezim saat ini dalam tanggung jawabnya atas persoalan rakyat.

“Kontestan pemilu saat ini sedang sibuk berkampanye dan pemerintah juga sibuk menyiapkan rangkaian tahapan pemilu yang disebut pesta demokrasi. Pemerintah dan kontestan pemilu kami anggap gagal melaksanakan pesta demokrasi tersebut jika tetap mengabaikan dasar dan sikap dari rakyat pesisir barat Seluma ini," ucap Puji.