Peremajaan Sawit Rakyat 2023 Naik 35.000 Ha Dibandingkan 2022
Penulis : Kennial Laia
Sawit
Jumat, 12 Januari 2024
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Realisasi peremajaan sawit rakyat nasional tahun 2023 belum mencapai target tahunan pemerintah. Meski demikian, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menilai bahwa capaian tahun lalu lebih baik atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2022.
Menurut Ketua Umum Apkasindo, Gulat Manurung, program peremajaan sawit rakyat (PSR) 2023 mencakup 52.582 hektare atau sekitar 29,2% dari total target tahunan seluas 180.000 hektare. Pada 2022, capaiannya hanya 17.908 hektare atau hanya 9,8% dari target. Artinya, naik sekitar 35.000 hektare.
“Walau masih jauh di bawah target yang ditetapkan, realisasi 2023 mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya. Tidak tercapai tapi meningkat sedikit,” kata Gulat kepada Betahita, Rabu, 10 Januari 2024.
Gulat mengatakan, tidak tercapainya target program PSR ini dari tahun ke tahun disebabkan oleh lambatnya birokrasi dan regulasi yang sering berubah. “Selanjutnya perlu penyesuaian atau koordinasi lintas kementerian, termasuk KLHK dan ATR/BPN, dan areal dalam kawasan hutan,” katanya.
Menurut Gulat, pihaknya juga bekerja bersama kementerian terkait untuk menyelesaikan legalitas lahan petani, termasuk yang terindikasi di dalam kawasan hutan. Peran Apkasindo adalah untuk inventarisasi data spasial koordinat petani, kelengkapan dokumen seperti fotokopi sertifikat hak milik (SHM), KTP, dan Kartu Keluarga.
Langkah ini untuk mempercepat implementasi program PSR pada 2024. Gulat mengatakan, akselerasi ini terbagi dalam dua tahap. Pertama, kebun sawit rakyat yang berada dalam kawasan hutan namun sudah bersertifikat SHM dari Kementerian ATR/BPN. Kemudian, kebun sawit yang diklaim kawasan hutan oleh KLHK namun sudah memiliki legalitas surat kepemilikan lahan dan tertanam dari tahun 2020 ke bawah.
“Kami sangat meyakini hanya dengan PSR, produktivitas petani sawit dapat ditingkatkan dua kali lipat dan ini berhubungan dengan target pemerintah, misalnya, memproduksi 100 juta ton crude palm oil per tahun,” kata Gulat.
PSR merupakan program untuk membantu pekebun petani sawit untuk memperbarui kebun sawit mereka, dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas. Dana program ini berasal dari pungutan atas ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Menurut BPDPKS, pihaknya telah menggelontorkan dana sebesar Rp 9,10 triliun untuk peremajaan sawit rakyat sejak 2016.
Menurut Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, Sunari, dana peremajaan sawit rakyat (PSR) khusus 2023 mencapai Rp 1,59 triliun, yang melibatkan 21.910 pekebun dengan total luas lahan 53.012 hektare.
"Selama tahun 2023, terdapat tiga batch Rekomendasi Teknis jalur Kemitraan yang diterima BPDPKS. Batch 1 seluas 1.709 ha, batch kedua 1.892 ha, dan batch ketiga seluas 1.326 ha," kata Sunari, Rabu, 10 Januari 2024, dikutip Antara.
"Jalur Kemitraan ini relatif aman. Persentase luasan PSR jalur Kemitraan adalah 9,3% dari total luasan PSR yang tersalur pada tahun 2023," ujarnya.
Dalam program ini, BPDPKS menyalurkan bantuan sebesar Rp 30 juta per hektare untuk membantu petani melakukan peremajaan (replanting) atas lahan sawit yang sudah tua atau tidak produktif.
Menurut data BPDPKS, setidaknya terdapat 306.490 hektare lahan milik pekebun kecil yang menerima dana program tersebut. Diantaranya, 205.524 hektare telah ditanami, dan 221.483 hektare tumbang chipping atau sistem menumbangkan pohon dan mencincang pokok sawit sebelum tanaman baru ditanam.
Share
