Koalisi mengatakan, persoalan lingkungan dan krisis iklim, demokrasi, dan pelindungan HAM akan bertambah dan makin parah jika tampuk kekuasaan jatuh ke tangan pemimpin yang tersandera kepentingan oligarki ekonomi politik. Sebab, dapat diduga mereka bakal mementingkan kepentingan segelintir kelompoknya saja jika kelak berkuasa.

Dalam sepuluh tahun terakhir, kata Koalisi, publik disuguhkan potret buram pengelolaan negara yang sarat konflik kepentingan dan mengesampingkan rakyat, undang-undang dan proyek yang dirancang secara ugal-ugalan, kritik dari masyarakat sipil yang diabaikan hingga dibungkam, pelanggaran HAM yang tak dituntaskan dan dibiarkan terus terjadi, hingga eksploitasi dan perusakan lingkungan yang dijalankan dengan berkedok pembangunan.

"Dalam satu dekade ini, yang kita saksikan adalah deretan kabar buruk untuk masyarakat dan untuk bumi kita," kata Koalisi.

Koalisi berharap para pemilih di seluruh negeri, khususnya generasi muda untuk kembali mencermati visi misi, gagasan dan ide, serta rekam jejak para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, partai politik, hingga calon legislatif, sebelum akhirnya menentukan pilihan.

Berikut 7 poin pernyataan sikap dan seruan yang disampaikan Koalisi Pilih Pulih:

1. Kami akan terus bersuara dan mengajak publik untuk terus bersuara tentang berbagai krisis yang terjadi di Indonesia. Kebijakan ekonomi ekstraktif yang semakin mengukuhkan kuasa oligarki telah melahirkan krisis iklim, pemiskinan, perampasan ruang hidup petani, nelayan, perempuan, masyarakat adat, masyarakat miskin perkotaan, dan kelompok marjinal lainnya. Kondisi ini semakin buruk bagi masa depan anak muda, terlebih diperparah dengan komersialisasi pendidikan yang membatasi akses anak-anak Indonesia terhadap hak atas pendidikan yang murah dan berkualitas.
2. Kami akan terus lantang berteriak atas pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi, pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM masa lalu tidak juga dituntaskan, sementara pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi. Kami mengajak publik untuk terus menuntut negara menuntaskan pelanggaran HAM dan menghapus impunitas; negara harus mengakui adanya pelanggaran HAM dan mengadili pelakunya.
3. Menyerukan kepada publik untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai momentum mendesak kepemimpinan Indonesia ke depan untuk lepas dari kepentingan oligarki, serta untuk memastikan pemulihan krisis multidimensi yang terjadi. Pulih dari kerusakan lingkungan dan krisis iklim, pulih dari ketimpangan agraria, pulih dari berbagai kebijakan yang diskriminatif.
4. Mendesak pemerintahan yang akan datang menjalankan transisi energi yang berkeadilan demi mengatasi krisis iklim. Jalankan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berhenti kecanduan dengan bahan bakar fosil, stop solusi palsu!
5. Mendesak pemerintahan yang akan datang menghentikan ekspansi pembangunan berbasis lahan skala luas untuk mencapai nol deforestasi, melindungi hutan dan lahan gambut yang tersisa terkhusus di wilayah tanah Papua, memulihkan wilayah- wilayah kritis dan sejalan dengan perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat.
6. Mendesak pemerintahan yang akan datang menghentikan segala bentuk diskriminasi, serta memastikan pembangunan yang inklusif sehingga seluruh elemen masyarakat khususnya kelompok marjinal dari berbagai spektrum gender dan orientasi seksual, kelompok minoritas agama dan ras, masyarakat adat dan kelompok difabel dapat selalu dilibatkan aktif dalam pembangunan.
7. Melampaui pemilu, kami akan terus memilih bersuara dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat partisipasi politik rakyat, agar tujuan demokrasi yang sesungguhnya untuk memastikan jaminan terpenuhinya hak-hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas kesejahteraan, hak atas keselamatan dan hak atas pendidikan dapat terwujud, demi generasi hari ini dan generasi yang akan datang.