Jejak Masalah Koalisi para Capres di Sektor Lingkungan
Penulis : Aryo Bhawono
Lingkungan
Selasa, 13 Februari 2024
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) membeberkan jejak hitam tiga koalisi capres cawapres di sektor lingkungan. “Mereka memiliki rekam jejak buruk di sektor lingkungan,” ucap Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi, Uli Arta Siagian, dalam rilisnya pada Senin (12/2/2024).
Walhi mengungkapkan partai-partai politik itu seharusnya bertanggung jawab atas dampak ekologis yang harus ditanggung oleh masyarakat, karena mereka berada di kubu penguasa pada masing-masing masanya.
Koalisi Indonesia Maju, yang menjadi pengusung pasangan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, menjadi koalisi yang paling jelas jejaknya. Koalisi ini terdiri atas Partai Golkar, Demokrat, PAN, PBB, PSI, Gerindra, Gelora, dan Garuda.
"Partai Golkar adalah partai penguasa di era Orde Baru dan masa pemerintahan BJ Habibie. Di era Orba diterbitkan izin di sektor kehutanan seluas 6,1 juta hektare dan di era Habibie 3,9 juta hektare," kata Uli. “Jumlah ini setara dengan lebih dari dua kali luas pulau Jawa atau setara dengan 37 kali luas pulau Bali,” ucap Uli.
Lalu, di masa SBY menjadi penguasa, Uli melanjutkan, partai pendukungnya, yakni Demokrat, PBB, dan PAN, menjadi partai yang paling tegas jejaknya. Pada masa ini Menteri Kehutanan MS Kaban serta Zulkifli Hasan menyerahkan hutan seluas 21,9 juta hektare kepada korporasi.
Pada masa Jokowi, hutan juga banyak dirusak, dan Jokowi diusung PSI, PBB, dan GOLKAR. "Total jenderal, 31,9 juta hektar hutan Indonesia telah diserahkan kepada korporasi untuk dihancurkan," kata Uli.
Walhi juga mencatat semboyan “Keberlanjutan” yang diusung oleh pasangan ini justru menyokong berbagai regulasi yang merusak lingkungan, seperti UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; UU No 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu bara; UU No 11 Tahun 2019 Tentang KPK; UU No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara; UU No. 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; dan lainnya.
Capres dan cawapres lain juga punya jejak hitam. Di Koalisi Perubahan, yang menjadi koalisi pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, ada Partai Nasdem dan PKB. Partai ini berada di koalisi penguasa pada masa Jokowi, yang telah menerbitkan paket kebijakan yang meliberalisasi hutan dan sumber-sumber penghidupan lainnya. "Menteri dari Nasdem, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, telah menerbitkan 1,4 juta hektar hutan untuk izin-izin korporasi," ujar Uli.
Adapun pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Perindo. Uli mengatakan, PDIP, PPP, HANURA adalah partai pendukung kepemimpinan Jokowi yang juga mendukung penetapan UU Cipta Kerja dan kebijakan lainnya. Walhi juga mencatat, sebanyak 45 izin di sektor kehutanan diterbitkan di masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, termasuk pelepasan kawasan hutan, dengan luasan 2,7 juta hektar. "Seluruhnya merupakan partai pendukung rezim Jokowi dan seharusnya bertanggungjawab atas kehancuran hutan serta ekosistem lainnya," kata Uli.
Share
