Temuan laporan tersebut mengungkap, selama periode 2020–2025, pencemaran lingkungan menjadi isu paling dominan dengan 354 kasus, mencerminkan tingginya tekanan aktivitas bisnis terhadap daya dukung lingkungan, disusul kekalahan hukum perusahaan di peradilan (195 kasus) dan sanksi administratif diberikan pemerintah (172 kasus). Adapun perusahaan yang ditelisik berjumlah 15 perusahaan dan melantai di bursa saham dan masuk dalam daftar LQ45. 

Zakiul mencatat, dari 354 kasus tersebut, 82 temuan terjadi di PT United Tractors Tbk yang tersebar pada berbagai dimensi risiko HAM, lingkungan, K3, sosial, hukum, dan rantai pasok. 

“Padahal, perusahaan tersebut dua tahun terakhir memperoleh penilaian PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) dengan status emas yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup,” kata Zakiul. 

Belum ada tanggapan atas laporan tersebut dari United Tractors maupun KLH.

Penilaian tersebut merupakan capaian tertinggi standar kepatuhan terhadap tata kelola lingkungan hidup di Indonesia. “Dengan demikian, temuan ini memperlihatkan kesenjangan yang nyata, bahwa citra emas perusahaan di atas kertas justru berbanding terbalik dengan kenyataan eksternalitas negatif yang dihadapi masyarakat terdampak di lapangan,” kata Zakiul. 

Dari sisi HAM, laporan tersebut menilai kinerja 15 perusahaan energi yang tercatat memiliki saham unggulan di Indonesia. Para peneliti menemukan, 66,7 persen perusahaan energi dengan saham unggulan di Indonesia memperoleh skor buruk dalam moral dan integritas bisnis, HAM, dan lingkungan. 

Hal ini terlihat dari luasnya konflik sosial dan pelanggaran HAM berulang di area operasional perusahaan. Di antaranya intimidasi warga (150 kasus), blokade jalan (122 kasus), dan sengketa agraria (118 kasus). Sementara, lemahnya perlindungan pekerja tercermin dari kecelakaan alat berat (87 kasus) hingga menyebabkan kematian (83 kasus).

“Perusahaan-perusahaan ini tidak terlepas dari persoalan sosial, lingkungan, dan tata kelola, mencakup masalah pencemaran lingkungan, praktik intimidasi warga, sengketa agraria, hingga menjadi aktor kunci penyebab banjir dan longsor di Sumatera beberapa pekan terakhir,” kata peneliti Pusham UII Sahid Hadi. 

“Kesenjangan ini menunjukkan bahwa bencana di Sumatera sesungguhnya merupakan bukti nyata tentang betapa mahalnya biaya sosial dan kemanusiaan dari praktik bisnis yang tidak menghormati HAM dan lingkungan serta lemahnya pengawasan, mitigasi, dan kinerja perlindungan HAM dari negara,” katanya.  

Per 15 Desember 2025, korban meninggal akibat bencana Sumatera mencapai 1.016 jiwa dan 212 masih hilang. Puluhan ribu rusak, memaksa 1,1 juta jiwa mengungsi. 

Studi lain November lalu menaksir kerugian akibat bencana di tiga provinsi tersebut mencapai Rp 68,67 triliun. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari kontribusi Penjualan Hasil Tambang (PHT) per Oktober 2025 sebesar Rp 16,6 triliun. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak tambang hanya Rp 929 miliar rupiah pada Agustus 2025. 

Selain itu, kontribusi fiskal seperti Dana Bagi Hasil perkebunan kelapa sawit dan pertambangan mineral dan batubara sangat kecil, sebesar Rp 12 miliar untuk kelapa sawit dan Rp 56,3 miliar untuk pertambangan mineral dan batubara. 

“Artinya, pendapat-pendapatan tersebut tidak sebanding dengan kerugian bencana ekologis yang ditanggung masyarakat,” kata peneliti CELIOS, Muhamad Saleh.  

“Dari peristiwa bencana Sumatera kita belajar bahwa proyek-proyek pembangunan ekonomi yang agresif memiliki tingkat destruksi yang tinggi. Karena itu, penilaian atau uji tuntas bisnis, HAM, dan lingkungan harus direformasi dan diterapkan terhadap pembangunan ekonomi ke depan,” katanya. 

Reformasi kebijakan ini penting, sebab saat ini empat dari lima instrumen bisnis, HAM, dan lingkungan yang ada masih bersifat sukarela, belum memiliki mekanisme verifikasi lapangan, dan tidak membuka hasil penilaian ke publik.

"Akibatnya, mutu penilaian risikonya menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak mampu mendeteksi dampak dan risiko HAM dan lingkungan secara akurat," kata Saleh. 

“Pemerintah juga harus melakukan uji tuntas HAM dan lingkungan terhadap seluruh perusahaan yang terafiliasi situasi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan berikan sanksi tegas berupa penghentian aktivitas bisnis sementara atau permanen jika terbukti melakukan pelanggaran deforestasi dan alih fungsi lahan di wilayah tersebut,” ujarnya.