Search : gakkum klhk
-
Penetapan Tersangka Ketua Adat Fendy Cacat Prosedur: Koalisi
Penetapan Ketua Adat Fendy sebagai tersangka pemerasan PT Mayawana Persada dianggap melanggar Putusan MK Nomor 21 Tahun 2014.
-
Analisis
Indonesia 2029: Peta Jalan Menuju Tenggelam
Tren bencana hidrometeorologi tidak lagi naik linear, melainkan melonjak eksponensial membentuk "Kurva J". Tanpa koreksi struktural melalui Moratorium, Pajak Karbon ...
-
Giliran Karhutla Melonjak, Alarm Kerusakan Gambut Permanen
Restorasi gambut yang mandek dinilai turut memperparah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
-
Sorot
Tak Ada Pemulihan Lingkungan di Bencana Sumatra
Pemerintah mengesampingkan pemulihan ekosistem pasca pencabutan izin 28 perusahaan perusak lingkungan di Sumatra pasca bencana banjir bandang yang dipicu Taifun Seny...
-
Koalisi Siarkan Potensi Bencana Proyek Biomassa di Jawa Barat
Ambisi transisi energi tersebut berkebalikan dengan dampak dari pembukaan lahan konsesi biomassa yang berpotensi merusak ekosistem alam membawa bencana baru.
-
KLH Pastikan Proses Pidana 28 Perusahaan yang Dicabut Berlanjut
Pemerintah membuka opsi menjalankan perusahaan yang kegiatan ekonominya dianggap memberi keuntungan pada negara dan menutup permanen perusahaan yang tidak memenuhi k...
-
Sorot
Menagih Janji KUHP Baru: Menjerat Taipan Perusak Hutan Sumatra
Presiden Prabowo Subianto mencabut 28 izin korporasi yang beroperasi di Sumatra imbas bencana pada penghujung November 2025. Namun penegakan hukum dengan KUHP baru p...
-
KUHP Baru Tumpul terhadap 28 Korporasi Perusak Hutan Sumatra
Pendekatan pidana memakai KUHP Baru absen dalam pencabutan 28 korporasi perusak lingkungan Sumatra. Kewajiban korporasi ganti rugi dan memulihkan lingkungan pun rent...
-
TPL Terindikasi Lakukan Kejahatan Kehutanan Serius: Auriga
Auriga mendesak Kementerian Kehutanan menaikkan status perkara dugaan keterlibatan PT TPL dalam perusakan hutan di Sumatra Utara ke tahap penyidikan dan penyelidikan...
-
Sorot
Sejumlah Dugaan Mudarat TPL di Sumatera Utara
Deforestasi di konsesi PT TPL tidak hanya destruktif, namun juga patut diduga sepenuhnya ilegal. Auriga Nusantara melaporkan dugaan ini ke Penegakkan Hukum Kementer...










