Search : kayu ilegal
-
Skandal PEFC: Beri Sertifikasi Berkelanjutan ke Pembalak Hutan
Dari 2016 dan 2022, PT Industrial Forest Plantation (IFP) melakukan deforestasi seluas 22.000 hektare di Kalimantan Tengah. Tapi PEFC International memberi perusahaa...
-
Satya Bumi Tunjuk Hidung Biang Banjir di Batang Toru
Pemerintah didesak mencabut izin tiga perusahaan di kawasan hulu Batang Toru. Analisis citra satelit membuktikan dua di antara tiga perusahaan tersebut berkontribusi...
-
Koalisi akan Ajukan Praperadilan Kasus Kriminalisasi Fendy
Selain mengajukan praperadilan atas kriminalisasi Fendy, Koalisi juga akan melanjutkan upaya-upaya advokasi untuk memastikan PT Mayawana Persada menghentikan praktik...
-
EditorialSetop Relokasi Tragedi Sumatera ke Kalimantan
Tragedi ekologis serupa yang terjadi di Bukit Barisan sedang direlokasi secara sistematis ke Kalimantan.
-
Lagi, Negara Diminta Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera
Presiden Prabowo dianggap telah melakukan pelanggaran konstitusional karena mengabaikan keselamatan dan hak dasar warga korban bencana Sumatera.
-
Auriga Nusantara: Setop Kriminalisasi Ketua Adat Tarsisius Fendy
Auriga mencatat sebanyak 115 kasus kriminalisasi dan gugatan hukum terhadap pembela lingkungan terjadi sejak 2014 hingga 9 Desember 2025.
-
Tragedi Sumatera: Presiden Prabowo Disomasi
Penetapan bencana nasional merupakan langkah mendesak untuk menyelamatkan nyawa, mempercepat penanganan yang sensitif gender, dan memastikan negara hadir sepenuhnya ...
-
Cabut Izin Perusahaan Penyebab Bencana Sumatera: Walhi
“Apabila tindakan ilegal ini ditindak dan dihentikan dari dahulu, dampak besar seperti yang terjadi saat ini kemungkinan tidak terjadi,” ujar Kepala Divisi Kampa...
-
Bubur Kayu masih Potensial Bikin Deforestasi, Waspadai Kalimantan
Berdasarkan data 2024, deforestasi tahunan yang disebabkan industri pulpwood Indonesia menurun, namun ada kecenderungan meningkat di Kalimantan.
-
Panja Tragedi Sumatera DPR: Yang Bikin Dia, yang Periksa Dia
Pembentukan panja alih fungsi lahan dianggap sebagai cara DPR untuk mengawasi kebijakan yang mereka ciptakan sendiri yang berujung pada tragedi bencana.
