Search : komnas ham
-
PLTU Huabao Diduga Jadi Pemicu ISPA di Morowali
Jumlah total kasus ISPA di sekitar PLTU itu menunjukkan pola fluktuasi, dengan 735 kasus pada tahun 2021, meningkat tajam menjadi 1.200 kasus pada tahun 2022, dan se...
-
Mayawana Diadukan ke DPRD Kalimantan Barat
Operasi PT Mayawana Persada diituding tak hanya mengakibatkan konflik agraria berkepanjangan, tapi juga kehancuran ekosistem gambut, habitat orangutan, dan meningkat...
-
Tolak Geothermal, Pemuda Pocoleok Dikriminalisasi
Para pemuda adat dari Komunitas Masyarakat Adat Pocoleok, Kabupaten Manggarai, NTT, mengalami kriminalisasi menuntut pencabutan penetapan lokasi proyek geothermal Ul...
-
Laporan PBB Soal Pelanggaran HAM di Industri Sawit Diremehkan
Pemerintah malah membantah tuduhan yang diajukan oleh PBB dan menyajikan informasi terbatas yang menguntungkan perusahaan sawit.
-
Proyek Gas Hambat Indonesia Penuhi Komitmen Perjanjian Paris
Emisi dari penggunaan gas, khususnya metana memiliki dampak signifikan pada kerusakan iklim, menghambat upaya Indonesia bertransisi ke sumber energi terbarukan yang ...
-
Penolakan PSN Bermasalah di Indonesia Bergema dari Merauke
Deklarasi diserukan masyarakat adat dan rakyat dari Sumatera Utara, Jambi, Rempang, NTT, hingga Keerom. Untuk Melawan kesewenang-wenangan program PSN dan berbagai pr...
-
Didukung, Gugatan atas Praktik Kerja Paksa ke Raksasa Seafood AS
Greenpeace Indonesia dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyatakan dukungannya terhadap sekelompok nelayan migran Indonesia yang mengajukan gugatan terhadap p...
-
#BersihkanIndonesia: UU Minerba Langkah Mundur Transisi Energi
Alih-alih membawa perbaikan dalam tata kelola sektor pertambangan, revisi UU Minerba memperkuat dominasi industri ekstraktif dan mengabaikan hak masyarakat terdampak...
-
Korporasi Bermasalah dalam Program Pemutihan Sawit
Sejumlah korporasi yang mendapat pemutihan sawit tercatat bermasalah. Mereka terindikasi menanam di luar wilayah izin, tak memenuhi plasma, hingga terlibat suap.
-
UU Minerba Baru: Untuk Menundukkan Kampus, Merangkul Ormas Agama
YLBHI menganggap revisi UU tambang terbaru hanya memuluskan agenda perampasan tanah rakyat, perusakan lingkungan, dan kooptasi institusi perguruan tinggi.
