Search : tahura bukit soeharto
-
EditorialReshuffle Oligarki di Bukit Barisan
Editorial Betahita biasanya terbit Senin, kecuali ada hal genting. Dan sekarang ini genting. Skenario penanganan bencana Sumatera ternyata berbelok tajam: bukan pemu...
-
Rakyat Menunggu Hak dan Lingkungan Dipulihkan: Walhi Sumbar
Pascapencabutan izin perusahaan yang diduga jadi penyebab bencana banjir di Sumbar akhir tahun lalu, negara harus kembali ke mandatnya, memulihkan hak-hak rakyat dan...
-
PT STS Didesak Pulihkan Kerusakan Lingkungan Halmahera Timur
PT STS diduga terus melakukan aktivitas tambang di wilayah pesisir Halmahera Timur meski tidak mengantongi dokumen dari KKP.
-
SorotSejumlah Dugaan Mudarat TPL di Sumatera Utara
Deforestasi di konsesi PT TPL tidak hanya destruktif, namun juga patut diduga sepenuhnya ilegal. Auriga Nusantara melaporkan dugaan ini ke Penegakkan Hukum Kementer...
-
Banjir Aceh Akibat Kerusakan Hulu DAS Jambu Aye: Koalisi
DAS Jambo Aye mengalami kerusakan seluas 1.100 hektare pada 2024. Salah satu DAS terbesar di Aceh ini terletak di lintasan antara Kabupaten Bener Meriah, Aceh Utara,...
-
EditorialTahun 2026: Langit Teduh, Tapi Bumi Rapuh
Taklimat BMKG yang menyebut iklim pada 2026 akan lebih bersahabat harus disikapi hati-hati. Penurunan ambang batas bencana membuat banjir tak perlu badai dan hujan n...
-
EditorialKeadilan untuk 1.100 Nyawa, Saatnya Memainkan Langkah Kuda
Masyarakat sipil terbukti punya kapasitas untuk mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan di punggung Bukit Barisan yang melipatkan daya rusak bencana pada akhir N...
-
Catatan 2025 YLBHI: Demokrasi Dirusak, Perlawanan Terus Menyala
Gerakan rakyat dan solidaritas terus tumbuh di tengah upaya perusakan sistematis terhadap demokrasi dan amanat reformasi.
-
20 Tahun ke Depan, Sumatra Paling Rentan Isu Krisis Iklim: BRIN
Pemerintah harus memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di wilayah paling rentan selama 20 tahun ke depan.
-
Bencana Ekologi di Jambi di Depan Mata: Walhi Jambi
Dalam rentang waktu 2001-2024, Provinsi Jambi telah kehilangan tutupan lahan seluas 993.453 hektare, yang merupakan akumulasi krisis ekologi yang dilegalkan.
